LAMPUNG-Wacana menuju “Lampung Kompten” mulai dilakukan sejak dini oleh satuan kerja dilingkungan Pemprov Lampung. Yakni Dishub Lampung dengan berani menutup 4 jembatan timbang yang ada dilampung, padahal masih ada waktu beberapa bulan kedepan sebelum diambil oleh Kementrian Perhubungan.Namun, karena banyaknya rumor adanya punguntan liar dijembatan timbang maka langkah penutupan pun dilakukan.
Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi mengatakan bahwa langak ini semata-mata ditempuh demi meningkatkan dan menjaga nama baik provinsi lampung. Selian itu sistem pelayan masyarakat dari pemerintah pusat harus teringritas hingga didaerah.
“Kalau saya program saya jelas. Saya terus evaluasi tugas-tugas di dishub. Jembatan timbang ini kan memang dari dulu jadi perhatian saya. Makanya saya ganti kepalanya, saya tutup sementara. Memang dari awal mau saya tutup kalau tidak ada perubahan. Ini kebetulan saja (OTT Kemenhub),” ujarnya di kompleks kantor Gubernur Lampung.
Idrus mengakui jika pengelolaan di empat jembatan timbang tersebut sarat akan dugaan pungli. Sayang, Idrus enggan membeberkan lebih jauh seperti apa dugaan pungli yang terjadi di empat jembatan timbang tersebut. Menurut Idrus, alasan utama penutupan keempat jembatan timbang tersebut adalah pembenahan.“Pembenahan saja. Bau-bau pungli, iya. Tapi siapa yang laksanakan (pungli), kita tidak tahu. Saya juga masih mendalami. Mungkin anak buah, mungkin pam swakarsa, mungkin saja. Apakah ada temuan pungli? Ngga usah saya ngomong, karena saya pimpinan, pasti tahu lah,” tegas Idrus.
“Ya pernah saya ngomong dulu kan? Iya (ada pungli). Tapi di sana (jembatan timbang) kan sudah ada polisi dan lainnya. Kalau saya salah ngomong, ya silakan saja lihat langsung. Saya terbuka saja. Tapi kan saya tidak mau panggil polisi untuk menangkap anak buah. Lebih baik ditutup atau ganti kepalanya. Tidak dicopot (kepala jembatan timbang), kami tarik ke dinas. Dicopot kalau memang terbukti (ada pungli),” sambung Idrus. Disinggung apakah ada instruksi dari Gubernur Lampung terkait penutupan empat jembatan timbang tersebut, Idrus menegaskan, tidak ada. Menurut Idrus, hal tersebut sudah menjadi tugasnya, sehingga tidak perlu lagi laporan gubernur.
“Tidak ada (instruksi gubernur). Kan memang Pak Gubernur menyerahkan ke kepala dinas. Kalau ngga benar ya kepala dinasnya yang kena. Tidak perlu saya lapor-lapor, memang tugas saya. Tapi secara umum Pak Gubernur sudah perintahkan, inspektorat periksa. Bukan hanya di dishub tetapi semua (SKPD),” katanya.(*)