JAKARTA (PBO) — Ketua Umum DPP PWDPI, M. Nurullah RS, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait gejala praktik politik transaksional yang dinilai melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia.
“Gejala politik berbasis kepentingan sesaat ini terlihat membuat fokus pembangunan kadang tergeser. Setelah terpilih, sebagian pemimpin lebih banyak memikirkan persiapan kontestasi berikutnya ketimbang menyelesaikan tugas pokok mengabdi kepada rakyat,” ujar M. Nurullah RS, Rabu (26/8/2026).
Ia menambahkan, pengalaman di lapangan menunjukkan ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa biaya yang besar sering kali menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilihan. Hal ini memunculkan kekhawatiran: upaya mengamankan proses dan keberlangsungan jabatan justru mendahului pelayanan publik.
“Rakyat menaruh harapan agar terpilihnya pemimpin didasari kemampuan, integritas, dan visi kemajuan — bukan pada kekuatan dana. Jika biaya menjadi pertimbangan utama, kepercayaan terhadap sistem demokrasi dapat terkikis,” tegasnya.
Ketum PWDPI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang sehat. Pers, masyarakat sipil, serta penyelenggara pemilu diharapkan dapat bekerja secara transparan dan profesional, sehingga pemimpin yang lahir adalah mereka yang benar-benar siap mengutamakan kepentingan bersama.
“Demokrasi bukan urusan jual-beli. Demokrasi adalah amanah. Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat, dengan menjadikan kesejahteraan dan kemajuan bersama sebagai tujuan utama bernegara,” pungkasnya.(*)