Tidak Serius Tangani Pelapor, Panwas Mesuji Diduga ‘Masuk Angin’ ?

PENA BERLIAN.COM – Suhu politik di Kabupaten Mesuji kian memanas, setelah beberapa waktu Zainudin selaku LO pasangan calon Bupati Nomor urut 1, Febrina-Adam, melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati Mesuji Nomor urut 2 khamamik,  namun hingga saat ini belum ada kejelasan hukum yang dilakuan oleh Panwaslu setempat. Diduga kuat pihak Panwaslu tidak serius tangani pelapor alias ‘Masuk Angin’.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Hari Rabu (28/12/2016), Zainudin kembali mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Mesuji, untuk mempertanyakan tentang kejelasan laporanya beberapa waktu lalu.
Namun kata Zainudin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga hari ini panwaslu belum mengambil keputusan karena permasalahan ini sudah masuk ke ranah Sentra Gakumdu. Sementara menurut Zainudin, pihak Panwaslu Kabupaten Mesuji tidak seharusnya melakukan demikian, karena menurut peraturan bawaslu no 11 tahun 2014, pihak Panwaslu Kabupaten Mesuji semestinya mengirim form A8 kepada pihak Bawaslu Provinsi Lampung.
“Hari ini pihak bantuan hukum kami mendatangi kantor Bawaslu Propinsi Lampung, tapi tidak ada berkas atau tembusan dari pihak panwas Mesuji, malah tadi ketua panwas bilang laporan kami sudah ditangani sentra Gakumdu, menurut kami itu kurang tepat, “ungkap Zainudin
Dia membeberkan, seharusnya pihak panwas menetapkan pelanggaran stelah itu merekomendasikan ke KPU dan membuat tembusan kepada Bawaslu dan memberikan pemberitahuan kepada pihak pelapor.
“Ini pelanggaranya apa aja belum diberitahukan ke kami kok sudah dibawa ke Gakumdu, kayaknya kredibilitas Panwas patut dipertanyakan tenteng hal ini, ini jelas jelas ada pelanggaran Sistematis Terstruktur dan Masif dimana sudah melibatkan camat beserta kepala desa dan Linmas se Kecamatan Way Serdang,”tegasnya.
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Mesuji, Apri Ausanto saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengkaji laporan tersebut dan mengatakan adanya pelanggaran pemilu,  pasal 69,187 ayat 1, pasal 187 huruf A serta pasal 73 ayat 4 namun belum ditetapkanya sangsi pelanggaran karena menunggu keputusan dari sentra Gakumdu.
“Kami bekerja tidak sendirian, untuk hal ini kami sudah masuk ke Gakumdu, dimana ada 3 instansi yang tergabung dimakannya yaitu Polri, Kejaksaan, serta Panwaslu, makanya keputusannya tunggu dari pihak Gakumdu, “pungkasnya. (Djahar).
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *