Pembuatan Sertifikat 2016 Diduga Meninggalkan Masalah, DPRD Lamteng Siap Menerima Laporan

LAMPUNG TENGAH (PBO)-DPRD Lampung Tengah menunggu laporan masyarakat Lampung Tengah (Lamteng), yang menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program proyek nasional agraria (prona) Tahun 2016.

Secara tegas Anggota Komisi I DPRD Lamteng, Singa Ersa Awangga menyatakan siap mengusut tuntas dugaan pungli tersebut, agar menjadi pelajaran dan tak terulang di prona 2017.

“Penarikan sejumlah uang untuk prona dilakukan berdasarkan  peraturan kampung masing-masing,”ungkapnta saat dikonfirmasi Jum’at (11/3/2017).

Singa Ersa Awangga, mengatakan, penarikan setiap kampung jumlahnya berbeda-beda antara satu kampung dengan kampung lainnya.  Sepanjang yang dipungut masih kata dia, sebatas untuk pembelian materai, pembuatan patok batas dan administrasi atau sekedar memberi makan minum yang mengerjakan pengukuran tidak bisa disebut pungli.

“Karena biaya-biaya tersebut memang harus dikeluarkan pemilik lahan. Tetapi jika besaran pungutan sudah keterlaluan dan masyarakat mengeluh, pihaknya siap mengawal sampai tuntas. Kami siap mengawal dan menindaklanjuti keluhan mereka,”tegasnya.

Terpisah,  sejumlah warga Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lamteng, dalam waktu dekat akan menghadap camat, kapolsek dan dewan Lamteng, untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait prona di kampung mereka.

Seperti yang dikatakan oleh warga kampung setempat, Arsyad mengatakan akan berangkat bersama rombongan pada Senin pekan depan.

“Kami akan sampaikan semua masalah yang ada terkait prona di tempat kami. Sebab ini harus diselesaikan,” kata Arsyad.

Ditemui secara terpisah juga, salah satu warga Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian, kabupaten setempat, yang enggan menyebutkan namanya mengaku hingga saat ini pembuatan sertifikat gratis Prona Tahun 2016, meski sudah jadi belum juga diserahkan kepada warga setempat, oleh pihak BPN.

“Hingga saat ini Kampung Payung Makmur, belum menerima sertifikat Prona Tahun 2016 lalu. Padahal informasinya sudah jadi. Entah kenapa kok belum diserahkan kepada kami,”ujar sarasumber.

Narasumber juga mengaku, dalam pembuatan sertifikat gratis Prona, masyarakat kampung nya dimintai setoran rata-rata Rp800, sedangkan masih kata narasumber masyarakat Kampung Payung Makmur yang ikut dalam program pembuatan sertipikat tidak kurang dari 250 warga.

“Saya berharap kepada pihak BPN Lamteng agar segera menyerahkan sertifikat kami. Sebab surat tersebut sudah jadi sejak Tahun 2016 lalu,”harapnya.

Seperti diketahui berdasarkan sumber berita, pelaksanaan program prona 2016 di sejumlah kecamatan se-Lamteng, diduga kuat diwarnai pungutan yang jumlahnya berkisar Rp600 ribu-Rp1.500.000.

Masyarakat peserta prona memilih diam karena khawatir sertifikat mereka tidak jadi. Namun diantara mereka berharap hal semacam itu tidak terus berulang. Dari Data yang terkumpul saat ini , pada Tahun 2016 ada 14 Ribu bidang tanah yang disertifikat melalui prona. Sementara pada 2017, rencananya ada 9000 bidang.(Erwin/Iswan).

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *