JAKARTA, (PENA BERLIAN ONLINE) – Sukses dengan Pilot Program Fasilitasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMDes/BUMADes), Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/LKM Syariah (LKMS), dan Bank Wakaf Mikro (BWM) Untuk Mendorong Aktifitas Ekonomi dan Akses Keuangan Desa dan Antar Desa di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) medio 8-11 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Pilot Program dimaksud, yang dihelat di Menara Radius Prawiro, Kantor OJK RI, Lapangan Banteng, Jakarta, kemarin (23/5/2018).
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Inklusi Keuangan, Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan (DLIK) Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (DKEP) OJK Eko Ariantoro ini dihadiri perwakilan lembaga mitra strategis OJK yang telah dilibatkan sejak FGD 2 Maret 2018.Di antaranya beberapa kepala desa berprestasi asal Jateng, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Barisan Nasional Penggiat Desa (BNPD), Yayasan Desa Kota Indonesia (YADKOIN), PT. BUM Desa Indonesia (BDI), PT. Darmajaya Digital Solution (DJ Corp), Asosiasi Bank Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA), dan Yayasan Desapolitan Indonesia (Desindo).
Dari Desindo, hadir Ketua Dewan Pengurus sekaligus Executive Director BPH Desindo Zaidirina didampingi Bendahara Umum sekaligus Fourth Deputy ICT Knowledge Management BPH Desindo Davit Kurniawan.Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Dewan Pembina PAPDESI dan Ketua Dewan Pakar Desindo Budiman Sudjatmiko didapuk menjadi salah satu narasumber.
Selain capaian hasil kegiatan pilot program fasilitasi pendirian BUMDes-BUMADes di Jateng, proyeksi kaji tindak dan formula terbaik peran strategis OJK sebagai institusi penjaga kedaulatan mikroprudensial nasional dalam mendorong gerak maju akselerasi capaian inklusi keuangan desa seiring upaya sistemik percepatan akses keuangan daerah juga dibahas dalam FGD yang dipenuhi suasana khidmat khas bulan suci Ramadan 1439H ini.
Secara terukur, pilot program OJK ini ditujukan bagi upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan rancang bangun keberdayaan ekonomi desa sesuai amanat konstitusi seperti diatur UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU 21/2011 tentang OJK, UU 1/2013 tentang LKM, PP 72/2005 tentang Desa, Permendagri 39/2010, dan Permendesa PDTT 4/2015.Terungkap, terobosan progresif OJK dengan pelibatan sinergi multipihak penggiat demokratisasi ekonomi-politik desa ini cukup rancak, efektif menjembatani kebutuhan ekosistem ekonomi desa dan antardesa dalam menjawab problem pokok kendala akses modal, akses pasar, akses pakar, akses digitalisasi ekonomi desa serta inovasi PruDes/PruKades dan industrialisasi desa.
Lain sisi, sambutan positif pemerintah daerah dan bergeraknya gerbong ASBANDA yang berada di bawah yurisdiksi pengawasan OJK dalam turut mengejar target inklusi keuangan nasional, juga menjadi energi baru.Muaranya, formula gotong royong sesuai jati diri bangsa akan jadi kata kunci lahirnya ribuan kisah sukses dan best practice pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke depan oleh 22 ribu BUMDes/BUMGam/BUMNag/BUMKam/BUMPekon/BUMTiyuh terbentuk, dari total 74.957 desa/gampong/nagari/kampung/pekon/tiyuh se-Indonesia per 30 April 2018.
Ketua Dewan Pengurus Desindo Zaidirina dalam kesempatan itu mendorong agar ada prioritas percepatan pendirian BUMDes-Mart di seluruh Indonesia sebagai etalase bisnis rakyat desa, melibatkan seluruh pemangku ekonomi desa tanpa terkecuali.“Mulai unsur pemerintahan desa, BUMDes/BUMADes, UMKM baik unit usaha ultramikro, mikro mandiri atau mikro binaan, LKM/LKMS, Warung Desa, bank daerah, dan ekosistem ekonomi desa lainnya, semua harus bergotong-royong, berlomba-lomba membuka akses pasar produk unggulan desanya, bahkan harus cari akal agar bisa ekspor,” paparnya.
Bila perlu, lanjut wanita berhijab yang juga Komisaris Independen PT. Bank Lampung ini, “all out berjuang membuka akses langsung ke jejaring importir, dengan dukungan pembiayaan terbatas demi mempercepat capaian inklusi keuangan desa, memudahkan rakyat desa mendapatkan akses layanan dari lembaga atau jasa keuangan di Indonesia,” pungkasnya.
Dari data OJK per Desember 2017, diketahui tingkat penetrasi jumlah keagenan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), program penyediaan layanan perbankan/layanan keuangan lainnya melalui kerjasama pihak lain/agen bank dengan dukungan teknologi informasi, sebarannya telah menjangkau 512 dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.Sejak dicanangkan pemerintah Juni 2012, program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terus digenjot melalui sinergi OJK, industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya hingga lapis ekosistem ekonomi desa.
Satu demi satu program Laku Pandai diuji coba, dan dilakukan pola duplikasi-replikasi antar wilayah, ambil contoh melalui pengembangan branchless banking guna mempercepat akses rakyat terhadap layanan perbankan/layanan keuangan lainnya.Bertujuan menyediakan ragam produk keuangan mulai tabungan berkarakter Basic Saving Account (BSA), kredit mikro dan produk lain seperti asuransi mikro yang sederhana, murah, efisien, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang minim akses layanan keuangan, memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.
Per akhir 2017, jumlah bank penyelenggara Laku Pandai seluruh Indonesia tercatat 25 bank umum konvensional, 2 bank umum syariah dan tambahan 4 bank daerah (BPD Jambi, Bengkulu, Kalbar, dan Bali). Lalu, jumlah agen perorangan/outlet badan hukum tercatat 740.121 agen, dengan jumlah outstanding rekening 13.645.396 dan outstanding tabungan mencapai Rp1,03 triliun.Kendati overtarget sejak 2014 lalu, rasio total rekening Laku Pandai kelolaan agen masih rendah, kurang dari 20 rekening per agen, sedang idealnya 1 agen : 100 rekening.
Ini menjadi pekerjaan rumah OJK dan industri perbankan nasional/daerah yang disiasati dengan pengarusutamaan peningkatan edukasi/sosialisasi publik dan peningkatan indeks literasi keuangan inklusif sekaligus perlindungan konsumen jasa perbankan/keuangan hingga ke desa-desa, dan penetrasi fasilitasi pembuatan rekening tabungan di agen Laku Pandai dengan KYC (Know Your Customer) berteknologi biometrik dan sidik jari.Lalu melipatgandakan cakupan/varian layanan Laku Pandai yang digalang Himpunan Bank Negara (HIMBARA) baik secara mandiri/kolektif/kolaboratif antar jejaring BUMN/BUMD.
Berikutnya, pelibatan bank daerah anggota ASBANDA dengan tetap mengkaji kemampuan-kesiapan masing-masing bank daerah sesuai segmen dan model bisnisnya. Ini beririsan dengan proses transformasi 26 bank daerah yang total asetnya per Januari 2017 mencapai Rp525 triliun lebih, melalui peningkatan kemampuan bisnis dan layanan, penguatan ketahanan kelembagaan/kesehatan keuangan kas, peningkatan kualitas SDM dan inovasi teknologi informasi digital, serta kontribusi pembangunan daerah terutama sebagai pintu gerbang akses keuangan daerah.Juga, melakukan koordinasi dengan Kemdagri dan Kemkominfo terkait basis data kependudukan sebagai entri data rekening dan upaya meretas kendala jaringan internet terutama di daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T), dan upaya nyata lainnya.
Mengingat, masih tingginya disparitas statistik persebaran agen antar pulau, dimana Pulau Jawa membukukan rekor tertinggi yakni 66,68 persen, disusul Sumatera (18,96 persen), Sulawesi (5,17 persen), Kalimantan (3,93 persen), Bali dan Nusa Tenggara (3,90 persen), serta Maluku dan Papua (1,35 persen).Hal yang sama, dilihat dari statistik persebaran jumlah nasabah BSA-nya, terbanyak di Jawa yakni 72,21 persen, disusul Sumatera (15,97 persen), Bali-Nusa Tenggara (4,34 persen), Sulawesi (4,19 persen), Kalimantan (2,11 persen), dan Maluku-Papua (1,18 persen).
Sisi lain, data hasil riset MicroSave pada 2017 lalu mencatat jumlah sebaran agen Laku Pandai di Indonesia masih didominasi tiga bank BUMN, yakni BRI melalui agen BRILink dengan jumlah agen 51 persen dari total agen, disusul BTPN lewat agen BTPN Wow (29 persen), dan BNI lewat Agen46 (8 persen), serta 22 persen sisanya oleh bank lain.
Dalam catatan redaksi, terobosan OJK menggalang banyak cara membumikan inklusi keuangan nasional hingga pelosok desa Tanah Air ini patut diapresiasi. Di tengah tingginya dinamika persoalan terkait isu korupsi Dana Desa dan masih rendahnya persentase pelaku wirausaha muda desa sebagai motor penggerak pemajuan ekonomi desa, fokus strategi OJK memfasilitasi BUMDes/BUMADes sekaligus jadi agen Laku Pandai, bukan saja turut memengaruhi mobilitas vertikal proses percepatan pencapaian kenaikan target inklusi keuangan nasional dari 69 persen tahun 2017 menjadi 75 persen di tahun 2019, namun sebangun dengan agregat kehadiran negara mewujudnyatakan diktum ketiga Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari desa. Semoga.(pec)