Mantan Rektor Unila Sugeng P Harianto Diperiksa Kejati

BANDAR LAMPUNG–Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila), Sugeng P Harianto diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan surat tugas belajar di Universitas Lampung tahun 2007. Sugeng diperiksa selama tiga jam di gedung Pidsus korps adhyaksa, Kamis (8/12/2016).

Rektor Unila tahun 2007-2015 itu masuk ke dalam ruang pemeriksaan Kejati sejak pukul 09.00 sampai 12.00. Dengan mengenakan batik merah, Sugeng tanpa pengacaranya terlihat santai menjalani proses tersebut dan menjawab pertanyaan wartawan.

Usai diperiksa, Sugeng menjelaskan pemeriksaan atas dirinya itu sebagai saksi dalam kasus pengajuan studi program S3 Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terhadap Wakil Rektor II Unila, Bujang Rahman yang saat itu masih menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Menurutnya, dalam kasus tersebut dirinya tidak banyak mengetahui perihal dugaan korupsi dan pemalsuan tanda tangan itu. Sebab, Sugeng saat itu belum menjabat memimpin Unila.

“Saya tidak banyak tahu ya, karena pada awal kasus ini saya belum rektor. Saya rektor kan November 2007, sedangkan kasus itu dimulai awal tahun 2007,” kata dia, dilansir dari Lampung Post.co.id.

Dalam pemeriksaan tersebut dirinya ditanyakan seputar surat keterangan belajar dan tugas belajar. Dimana untuk pemberian surar tugas belajar seorang pejabat harus dibebaskan dari jabatannya.

“Kalau keterangan belajar masih tetap menjabat. Pokok pertanyaannya cuma 3 itu saja. Kalau yang saya tidak tahu saya nggak jawabnya,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dwi Haryono tidak memenuhi panggilan penyidik Kejati yang menjadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi bersamaan dengan Sugeng. “Kalau saya dapat info pak Dwi akan diperiksa besok (Jumat),” urai Sugeng.

Diketahui, penyelidikan tersebut berdasarkan laporan masyarakat atas keabsahan gelar doktor Bujang Rahman atas dugaan pemalsuan administrasi oleh Bujang Rahman. Tindakan itu disinyalir mengandung unsur korupsi.

Bujang memanipulasi data untuk kenaikan pangkat meraih gelar doktornya dengan mengantongi dua surat keputusan (SK) sekaligus yaitu Surat Tugas Belajar (STB) dan Surat Izin Belajar (SIB). Jika menggunakan STB sebagai syarat meraih doktor harusnya berhenti dari jabatannya dan tidak mendapat tunjangan apa pun kecuali gaji. Namun, Bujang tetap menjabat pembantu dekan I FKIP.

Sementara itu, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan menyatakan Bujang Rahman tidak terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan studi lanjut di program S3 dengan STB dari Rektor menggunakan biaya sendiri dan tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Dekan 1 FKIP.(*)

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *