Lampung Utara ( Pena Berlian Online )- Terkait Pelantikan Pejabat Aselon III dan IV, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Diduga Ilegal, Kementrian Dalam Negri ( Mendagri), memanggil sejumlah pejabat terkait di Ruang rapat Direktorat FKKPD Ditjen Otonomi Daerah, Gedung H Lantai 14 Kemendagri, pada Jum’at (23/3/2018).
Berdasarkan sumber berita yang diterima oleh Redaksi Media Pena Berlian Online, undangan tersebut berkaitan dengan, Mutasi pada Kabupaten Lampung Utara, Netralitas Yang terjadi pada Provinsi Lampung dan beberapa Kabupaten/ Kota Pilkada se-Wilayah Provinsi Lampung.
Terpisah, seperti berita sebelumnya salah satu nara sumber yang ada di Kementrian Dalam Negri ( Mendagri), saat dikonfirmasi melalui via telpon mengatakan, jika pihak mendagri mengaku telah menolak permohonan mutasi pejabat aselon III dan IV, yang diajukan oleh Plt. Bupati Lampung Utara, Sri Widodo.
Melalui surat Kementrian Dalam Negri dengan Nomor : 820/2528/OTDA, telah menolak permintaan mutasi yang dilakukan oleh Plt. Bupati Lampung Utara.
Sumber berita juga menjelaskan jika pihak Kementrian Dalam Negri telah memerintahkan dengan segera untuk melakukan penundaan pelaksanaan mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Sebab, berdasarkan sumber berita Kemendagri mengatakan, Kabupaten Lampura merupakan salah satu daerah peserta Pilkada Tahun 2018 dimana ahir masa jabatan Bupati Lampura pada Tanggal 25 maret 2019 dan bupati definitif sedang mengikuti Pilkada Tahun 2018.
Berdasarkan sumber juga, pelaksana tugas (Plt) bupati yang sedang melaksanakan Pilkada serentak tidak diperbolehkan melakukan mutasi kecuali atas persetujuan Mendagri.
Terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang dijabat oleh Sekretaris Daerah ( Sekda), Kabupaten Lampung Utara, Syamsir saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya terkait masalah tersebut, tidak aktif.(Red).