Bandar Lampung (PBO)- Ketika kekuasaan ditukar rupiah, maka lahirlah generasi sembako. Ada banyak keprihatinan terhadap kondisi Lampung terkini yang disampaikan Staf Ahli Polri Bidang Sosial Politik, Irjen Pol Ike Edwin. Salah satu keprihatinan itu menyangkut kecenderungan bercokolnya pemimpin sembako dan generasi sembako dalam balutan perebutan kekuasaan politik.
Paparan itu disampaikan Dang Ike -sapaan akrabnya- saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Mahasiswa Dakwah Indonesia (Rakernas AMDIN) ke-3 di Aula GSG Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Kamis (9/11).
Diakuinya, keprihatinan tersebut sudah cukup lama mengusik benaknya, dan dibanyak tempat dirinya berupaya menggugah kesadaran masyarakat Lampung akan bahayanya bila politik kekuasaan ‘sembako’ serupa ini terus diberi tempat dan pada akhirnya menjadi sebuah kelaziman.
“Kalian cermat melihat keadaan terkini. Saya kira tema yang diangkat memang merupakan pembahasan yang sangat relevan untuk saat ini dan kedepan, melihat perpolitikan kekuasaan yang bisa ditukar dengan rupiah,” kata Dang Ike di hadapan ratusan mahasiswa peserta raker bertajuk ‘Politik Transaksional dan Radikalisme’ itu.
Ditambahkan olehnya, arus deras gelombang perpolitikan sembako tersebut memang harus dilawan untuk dihentikan. “Jujur saja, golongan kuat yang mampu menghadapi situasi itu adalah mahasiswa. Saya dan masyarakat banyak sangat berharap pada mahasiswa untuk menjadi lokomotif membawa pada arah perbaikan. Oleh karenanya kalian sebagai mahasiswa harus membekali diri dengan terus memperkuat karakter diri dengan mengubah pola pikir,” ungkap Dang Ike.
Pola pikir yang diharapkan, imbuhnya, adalah pola pikir yang jernih dan utuh, bukan secara parsial dalam meletakkan sudut pandang. Dia lantas memberi gambaran seputar politik kekuasaan ‘sembako’ yang dimaksudnya. “Contohnya begini. Gubernur itu gajinya hanya Rp 25 juta, ya tidak jauh berbeda dengan gaji saya. Kalau dikalkulasikan selama 5 tahun menjabat, gaji totalnya hanya sekitar Rp 1,5 miliar. Tapi faktanya untuk menjadi gubernur membutuhkan uang lebih dari itu. Sebab untuk modal kampanye saja biayanya besar, apalagi kalau main money politik. Kalau dikalkulasi jelas tidak ketemu hitung-hitungan modal dengan pendapatan. Itulah yang menyebabkan pemimpin kerap menjadi koruptor. Untuk mengembalikan modal plus mencari keuntungan nanti bisa saja mengutak-atik dana negara yang bersumber dari APBD dan APBN. Ini kan tidak benar!” tukasnya.
Dan Ike juga menegaskan, agar pola pikir mahasiswa tetap murni terhindar dari kontaminasi, maka tidak boleh menjadi generasi sembako. “Saya meminta jangan menjadi generasi sembako, karena generasi sembako hanya akan melahirkan para pemimpi bukan pemimpin,” tandasnya.
Sedangkan pembicara lainnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Lampung, Hidir Ibrahim, melihat politik transaksional tidak bisa dihentikan, kalau iklim demokrasi yang dikembangkan masih seperti saat ini.
“Kalau memang sistem demokrasi kita masih saja seperti ini, ya politik transaksional itu akan terus berlangsung. Saya melihatnya kalau memang serius mau mencegah beranak pinaknya perilaku politik transaksional ini ya mesti disiapkan dulu sistem yang kuat dan tegas.
Tapi kalau masih seperti sekarang manakala hukum yang katanya kuat tapi kadang-kadang bisa dibuat lentur juga, saya kira harapan untuk memberangus praktik kotor di dunia perpolitikan kita sama saja seperti mengharap pada pepesan kosong belaka,” sergah alumnus Fakultas Dakwah UIN Lampung, ini.
Sementara pada bagian lain Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Lampung, Abdul Syukur, lebih menyoroti upaya pencegahan paham radikalisme yang keberadaannya semakin terlihat belakangan ini (hr)