Raibnya Dana SPP UPK Tanjung Bintang 3,6 Milyar, Mantan Ketua BKAD Dasman Harus Tanggung Jawab

LAMPUNG SELATAN (PBO) – Carut marutnya dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) milik Unit Pelaksana Kerja (UPK) Kecamatan Tanjung Bintang yang jumlahnya hingga Milyaran rupiah, kini ‘Raib’ tak jelas Juntrungnya.

Modal Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berawal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Tanjung Bintang sejak Tahun 2015 sebesar Rp. 3,6 Miliar saat ini hilang bak di telan bumi. Jangan kan hasil bunga SPP selama 7 tahun, modal awal yang sebesar Rp. 3,6 Miliar itu pun kini tak jelas kemana ‘Raib’ nya.

Ironisnya, setelah terkuak Kondisi keuangan UPK Tanjung Bintang terancam Bangkrut. Seperti di lansir dari bongkarpost.co.id, mantan Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Dasman dan Manager UPK Tanjung Bintang, Agus, saling menyalahkan dan masing-masing saling mencari kebenaran.

Manager UPK, Agus dengan enteng mengatakan kalau SPP UPK Tanjung Bintang bangkrut itu dikarenakan adanya Kelompok fiktif yang menggunakan dana SPP- UPK yang hingga kini modal dan bunga pinjaman tidak di kembalikan ke UPK Tanjung Bintang. Kelompok SPP fiktip itu diduga ada unsur kesengajaan dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan menggunakan dana SPP untuk kepentingan pribadi dengan cara membuat kelompok SPP agar bisa mengajukan kredit SPP di UPK. Padahal, kelompok itu sebenarnya tidak memiliki anggota SPP.

Selain itu, ada juga ketua kelompok Nakal, kriteria Ketua kelompok Nakal ini adalah kelompok yang benar-benar memiliki anggota SPP, tetapi ketika anggota kelompok itu membayar cicilan kredit SPP oleh ketua kelompok tidak disetorkan ke UPK. Keberadaan kelompok fiktip dan ketua kelompok nakal ini sangat berpengaruh kepada keuangan SPP- UPK, sehingga Modal serta keuntungan SPP- UPK selama 7 tahun saat ini mencapai Milyaran tidak bisa dikembangkan karena keberadaan Dana SPP itu ada di Nasabah Kelompok SPP.

Menurut Agus, sistem pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Tanjung Bintang itu melalui kelompok. Dalam Kelompok itu ada pengurus sebagai Ketua Kelompok. Pengajuan kredit pada UPK di perkuat oleh Rekomendasi Kepala Desa yang menyatakan kebenaran keberadaan Kelompok SPP tersebut.

Ketika berkas sampai di UPK maka UPK mempelajari berkas permohonan kredit tersebut, itu pun UPK tidak memiliki wewenang untuk merealisasikan pinjaman kepada kelompok sebelum ada persetujuan dari Ketua Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) Dasman. Dikarenakan BKAD sebagai penanggung jawab UPK sementara UPK hanya sebagai pengelola Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

“Itu mekanisme sistem pengajuan kredit dari kelompok SPP ke UPK, kredit SPP ini hanya diperuntukan kepada kelompok-kelompok SPP yang ada di Desa-desa di Kecamatan Tanjung Bintang, “beber Agus .

Ketika pengajuan pinjaman kredit oleh kelompok SPP di setujui oleh Ketua BKAD maka UPK sebagai pengelola SPP hanya tinggal merealisasikan ke Kelompok SPP.

“Nah ini, peran BKAD sangat besar terealisasinya pinjaman Kelompok fiktip itu, terutama peran Kepala Desa tempat domisili Kelompok fiktip itu, karena tanpa rekomendasi Kades yang bersangkutan itu kelompok SPP tidak bisa mengajukan pinjaman ke UPK. Selain itu, Kades lebih mengetahui keberadaan kelompok itu benar -benar ada atau hanya kelompok fiktip,” tegasnya.

“Ini kan sama saja kami UPK diakali, sementara pengajuan kelompok itu berdasarkan Rekomendasi Kepala Desa yang juga anggota BKAD, UPK ini kan milik semua Desa, berarti Kades pun seharusnya sangat hati-hati dengan tidak sebegitu mudahnya memberi rekomendasi. Karena yang lebih mengetahui ada atau tidaknya kelompok SPP itu, ya Kades yang bersangkutan,” sambung Agus.

Selain itu, kata Agus, pada saat pencairan, kelompok fiktip itu membawa anggota kelompoknya, lalu UPK men cairkan sesuai dengan nominal pengajuan masing-masing anggota dan anggota kelompok pun semua tanda tangan.

“Ternyata dibelakang, uang itu di manfaatkan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan, ini kan sama saja ngakali kami pengurus UPK,” ujarnya.

Agus juga mengklaim jika tidak semua kelompok SPP di Desa se-Kecamatan Tanjung Bintang ada kelompok Fiktip dan Ketua Kelompok Nakal, bahkan ada kelompok yang benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagai Nasabah SPP di UPK.

“Yang ada saat ini memang tidak semuanya di Desa ada kelompok nakal dan Fiktip seperti itu. Perbandingannya untuk sementara ini sekitar 40 berbanding 60 %, dalam arti 40 % itu kelompok yang benar-benar ada dan setoran berjalan, dan yang 60 % itu kelompok Fiktip dan Ketua Kelompok Nakal sebagian besar pinjamannya susah ditarik, ya kelompok seperti itu, yang terbesar di Desa Srikaton, ada juga di Desa Budi Lestari, “Ungkapnya.

Menurut Agus, dirinya sudah sering menyampaikan kepada Ketua BKAD agar bertindak tegas kepada Nasabah kelompok fiktip itu melalui Kepala Desa masing-masing.

“Kelompok itu kan memberikan jaminan surat berharga (surat tanah) yang dititipkan oleh Kepala Desa kepada UPK Tanjung Bintang. Kami sebagai pelaksana UPK bukannya mau benar sendiri, kami sudah sering menyampaikan kepada Ketua BKAD agar mengambil cara atau langkah agar dana yang ada pada kelompok- kelompok Nakal itu bisa ditarik, data semua sudah kami siapkan, tapi kelihatanya Mantan Ketua BKAD, Dasman kurang ‘Greget’ gak tau masalahnya apa,” urai Agus.

Untuk diketahui, mantan Ketua PJOK – PNPM, Sindu mengatakan kalau Modal SPP – UPK di tahun 2015 itu sebesar Rp. 3,6 M. Sementara Mantan Ketua BKAD, Dasman, mengklaim modal UPK.di tahun 2015 hanya sebesar Rp. 2,8 M. Lebih membingungkan lagi, pernyataan manager UPK, Agus, mengatakan kalau Modal tambah hasil bunga SPP sejak tahun 2015 hingga 2021 sekitar Rp. 3 M, sementara bunga pinjaman perbulan 1,4 %. Entah mana yang benar.(Amuri)

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *