Ketua Bawaslu Lampung Minta Pemberitaan Panwaslu Lampura Dihentikan

Bandar Lampung ( Pena Berlian Online)- Terkait dugaan Mark-Up anggaran oleh sejumlah oknum Panitia  Pengawas Pemilu ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura), Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu), Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, terkesan tidak suka dengan pemberitaan  yang dimuat oleh media Pena Berlian Online.

Bahkan Khoiriyah, panggilan akrab Fatikhatul Khoiriyah, mengaku tidak nyaman dengan pemberitaan terkait korupsi pada lembaga yang dipimpinnya. Bahkan dia juga meminta agar media ini tidak lagi memuat lagi berita terkait dugaan korupsi yang ada di Panwaslu Kabupaten Lampura, dengan alasan mengganggu konsentrasi pihaknya.

“Intinya jika memang ada bukti penyelewengan segera laporkan.. biar gak gaduh dimedia.. kita sedang melaksanakan tugas berat jdi jangan sampai ada masalah2 yg menganggu. Jika apa yg dituju adalah agar ada penyelidikan maka harus dilaporkan sesuai ranahnya jadi bisa segera diproses.. bukan hanya sebatas pemberitaan aja. Kami harus menjaga semua jajaran bekerja dg nyaman. Semoga dg klarifikasi yg sy berikan bisa clear.. jika sudah diklarifikasi masih diberitakan terus kan jadi gak nyaman kecuali mmg ada laporan yg disampaikan,”ujar Ketua Bawaslu Khoiriyah, yang dikirim melalui pesan via WhatsApp pribadinya, pada Senin (12/3/2018) malam.

Khoiriyah juga menisyarakat jika selama ini sudah terbiasa dan sering menghadapi berita-berita miring terkait dirinya sebagai Ketua Bawaslu. Dia mengaku tidak pernah hawatir jika ada berita-berita  seputaran korupsi.

“Saya gak khawatir kalau soal2 begitu.. kalau salah ya pasti ada sanksi nya,”Tulisnya lagi melalui via WhatsApp, menjawab pertannyaan seputar dugaan korupsi Panwas Lampura.

Khoiriyah juga berulang kali meminta kepada awak media jika mengetahui ada dugaan korupsi di lembaganya agar dilaporkan pada aparat penegak hukum dan terkait.

“Jika apa yg dituju adalah agar ada penyelidikan maka harus dilaporkan sesuai ranahnya jadi bisa segera diproses.. bukan hanya sebatas pemberitaan aja. Kami harus menjaga semua jajaran bekerja dg nyaman.Gak papa.. kalau memang ada penyelewengan silahkan dilaporkan. Kita ada mekanisme pelaporan juga audit. Yg melakukan pemeriksaan BPK,” Tulisnya lagi.

Khoiriah juga mengaku Bawaslu Lampung, telah melakukan pendapingan terkait pengelolaan anggaran, dia juga menceritakan sudah melakukan Kroscek pada Panwaslu Lampung Utara serta masih yakin jika Panwaslu Lampura masih berpegang pada aturan.

“Sya sdah kroscek ke lampura. Saya masih yakin mereka berpegang pada aturan,  Jdi biarkan mekanisme berjalan, Kalau salah pasti ketahuan,”pungkasnya.

Terpisah, seperti kita ketahui pada pemberitaan sebelumnya, diduga anggaran Panitia  Pengawas Pemilu ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura),  untuk kegiatan Pilkada Tahun 2018, sejumlah Rp12 miliar lebih disinnyalir telah di Mark-Up alias dikorupsi oleh sejumlah oknum anggota panwas kabupaten setempat.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya serta data yang diperoleh dari Panwaslu setempat menjelaskan,  diduga kuat anggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Utara, di Korupsi. Modusnya masih kata narasumber, pihak pengurus Panwas disinnyalir telah me-Mark_Up anggran oprasional untuk kegiatan panwas.

“Mudus yang dilakukan oleh pihak paniti Panwas yaitu dengan cara me-Mark-Up anggaran. Seperti contoh pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas serta biaya makan minum. Yang bener aja sejak bulan November Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, anggaran yang ada sudah habis sekitar Rp5 miliar lebih,”beber narasumber, pada Rabu (7/3/2018).

Narasumber menduga jika, anggaran Panwaslu telah dikorupsi olah sejumlah oknum anggota Panwaslu untuk memperkaya diri. “Dugaan kuat dana tersebut telah dikorupsi oleh sejumlah oknum pengurus untuk memperkaya diri,”tegasnya.

Terpisah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Panwaslu Lampura semakin kuat, saat sejumlah awak media beberapa waktu lalu akan mengkonfirmasi terkait masalah tersebut, mendapat perlakuan yang tidak mennyenangkan dari pihak Panwaslu.

Dengan kondisi tegang serta gelisah, Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, diduga menghalangi tugas wartawan yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Panwaslu kabupaten setempat, Zainal Bahtiar.

Bahkan, situasi pada saat itu sempat gaduh, antara awak media. Sejumlah wartawan menilai selain dugaan korupsi pihak Panwaslu juga telah melanggar UU Pokok Pers Tahun 1999, serta kode etik jurnalistik.

”Kami sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Sekretaris panwas (Indra. red) itu. Sekarang ini, sudah memasuki zaman keterbukaan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Apalagi, sampai menghalang-halangi tugas wartawan yang dilindungi oleh undang-undang.  Tindakan menghalangi wartawan menjalankan tugasnya sudah masuk ranah hukum sehingga, sikap tersebut memiliki efek hukum. Sesuai dengan pasal 18, ayat 1, UU 40 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau dengan sengaja melarang maka ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta,” kata Jimi Irawan, dikutip dari laman Harian Sumatra.com, pada (22/2/2018).

Terpisah pula, hingga berita ini diturunkan Ketua Panwaslu, Kabupaten Lampung Utara, Zainal Bahtiar, belum bisa untuk dimintai keterangan terkait, dugaan korupsi dana Panwas dan dugaan melawan hukum UU Pokok Pers, No. 40 Tahun 1999. Bahkan saat dihubungi melalui nomor telponnya, 085269857xxx meski aktif tidak diangkat. Bersambung Episode : 5. (Tim)