Bandar Lampung (PBO) – Mantan konsultan ahli Kapolda Lampung bidang Politik, Dr. Ery Setyanegara, SE, SH, MH, menyampaikan harapannya pada HUT ke-73 Bhayangkara pada 1 Juli mendatang agar polisi bisa lebih profesional dan meningkatkan kinerja, kapasitas dan kualitas untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.
“Semoga dengan usia ke-73 tahun Bhayangkara ini, polisi bisa semakin profesional dalam menegakkan hukum tanpa berat sebelah. Penegakan hukum tak boleh ragu-ragu dan dituntaskan secara hukum. Penyelesaian hukum tak boleh diselesaikan secara politik,” ungkap Ery kepada radarcom.id, Rabu (19/6/2019).
Lanjutnya, HUT Bhayangkara ke-73 agar dijadikan momentum bagi polri untuk bisa membuktikan bahwa polri netral dan tak memihak seperti tudingan dalam pelaksanaan pemilu.
“Ini momen polri untuk membuktikan bahwa polri netral dan penegakan hukum tak pandang bulu. Untuk menepis tudingan tidak netral seperti yang sempat mencuat pada gelaran pemilu lalu,” tukas advokat kondang asal Lampung itu.
Terkait Polda Lampung, Ery Setyanegara berharap kepolisian di Lampung harus meningkatkan kinerjanya dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih Polda Lampung statusnya dari tipe B menjadi tipe A tentu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kinerja.
“Kan peningkatan status dari tipe B ke A dipaksakan dulu. Sehingga di HUT ke-73 Bhayangkara ini bisa meningkatkan kapasitas dan kinerja Polda Lampung. Struktur dari polres hingga Polsek juga menyesuaikan status tipe A. Dimana tak ada lagi polres yang membawahi beberapa kabupaten. Begitu juga Polsek harus merata dengan SDM kepolisian yang mumpuni. Sehingga diperlukan lagi rekrutmen baik Bintara maupun perwira agar bisa memenuhi kebutuhan,” tegasnya. (rci/rci)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : DR. ERY SETYANEGARA, SE., S.H., M.H
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 13 Juni 1971
Agama : Islam
Kedudukan / Jabatan
Pengalaman :
– Konsultan Ahli Kapolda Lampung Bidang Politik Tahun 2015 – 2016
– Konsultan Ahli Walikota Bandar Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 2010 – 2018.
– Konsultan Ahli Bupati Lampung Utara Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 2014 -2017
– Direktur Eksekutif “ KANTOR HUKUM
SETYANEGARA” Tahun 2015 – 2019
– Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum INDONESIA” SETYANEGARA” (LABHI-SN)
PENDIDIKAN
1. S3 UniversitasDiponegoro, Semarang Doktor Ilmu Hukum Pidana 2015
2. S2 Universitas Bandar Lampung,
Lampung Megister Ilmu Hukum Pidana 2010
3. S1 Universitas Bandar Lampung,
Lampung Ilmu Hukum Pidana 2009
4. S1 STIE SN Lampung Ilmu Ekonomi 2008
5. D III NBA Collage Internasional Jakarta Perbankan 1994
6. SMKN SMK Negeri 1 TanjungKarang – 1990
7. SMP Persit KCK Tanjung Karang – 1987
8. SD XaveriusTanjung Karang – 1984
PENGALAMAN KERJA / ORGANISASI
1. 2017 – 2019 Pendampingan Advokasi Tanah Masyarakat Pulau
Laut,Kotabaru Kalimantan Selatan.
2. 2017-2019 Ketua DPC Konggres Advokat Indonesia (KAI) & IPHI
3. 2016 Bursa Calon Komisi Kepolisian RI 2016 – 2020
4. 2015 Bursa Calon Pimpinan KPK RI 2015 – 2019
5 2004 – 2019 Presiden LSM / NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi
(DPN-JPK) konsorsium 7 LSM/NGO
7. 2015 – 2017 Legal Counsultant PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8. 2010 – 2019 Direktur Lembaga Advopkasi dan Bantuan Hukum
Indonesia – SETYANEGARA.
9. 2015 – 2019 Direktur Eksekutif, Kantor Hukum “Setyanegara” Jakarta
10. 2016 – 2018 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas SBRJ
11. 2010 – 2013 Sekretaris Kepala Biro Hubungan Eksternal Universitas Tulang
Bawang, Lampung.
12. 2010 – 2012 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang,
Lampung.
13. 2008 – 2012 Direktur Forum Kajian Kebijakan Publik Lampung (FOKAL).
14. 2008 – 2012 Dewan Pembina Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI)
Provinsi Lampung.
15. 2008 – 2012 Tim advokasi dan pendampingan tanah masyarakat adat
Megow Pak Tulang Bawang – Lampung
16. 2006 – 2010 Direktur LSM Nasional Yayasan Lembaga Ekonomi
Masyarakat (YLEM).
17. 2003 – 2010 Direktur Lembaga Advokasi dan Reformasi Kebijakan
Lingkungan (LINGKAR) Provinsi Lampung
18. 2003 – 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung
Tengah, Lampung.
19. 2003 – 2007 Sekretaris Dewan Pendidikan Lampung Tengah, Lampung.
20. 2003 – 2007 Konsultan Menejemen Program (KMP) Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir (PEM Lampung Tengah) Lampung.
21. 2002 – 2015 Wakil Sekjend Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI)
Pusat.
22. 2001 – 2003 Direktur Operasional Nusantara Jaya Raya (NJR), Lampung.
23. 1995 – 2000 Menejer Eksekutif PT Masterindo Perdana Jaya, Jakarta.
24. 1996 – 1998 Penatar Inti Kamtibmas, MABES POLRI. Jakarta
25. 1997 – 1998 Penatar P4 DKI Jakarta.
26. 1996 – 1999 Kepala Departemen Kaderisasi Bela Negara KNPI Kabinet
Maulana Isman. Jakarta.
27. 1996 – 1999 Wakil SekJend. Forum Pemuda Pelopor RI Kantor MENPORA.
28. 1998 – 2000 SekretarisJenderal Forum Komunikasi Kader Politik Pemuda
Tingkat Nasional (FKKPPTN).
29. 1995 Ketua Kelompok Kerja GDN – 95 KODAM JAYA. Jakarta.
30. 1993 – 1994 Biro Kaderisasi AMPI DKI Jakarta.
31. 1993 – 1994 HUMAS Media Karya, Jakarta.
KURSUS / SEMINAR/PELATIHAN
1. 2019 Bimbingan Teknis,Hukum Acara Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi Hasil Pemilu 2019, Pusdiklat MK Cisarua Bogor Jawa Barat.
2. 2014 Seminar Nasional Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang.
3. 2014 Seminar Anti Korupsi (Pencegahan Korupsi dan Pakem–Aliran Kepercayaan), UBL , Lampung.
4. 2011 Seminar Internasional“Asian Community In Global Community Of Nation”FakultasHukum UNDIP, Semarang.
5. 2011 Seminar Nasional Penyelenggaraan Peradilan : QUO VADIS Antara Penegak Hukumdan Peradilan, Lab. FH dan Magister Universitas Lampung.
6. 2010 Seminar Nasional “Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum (Prespektif, Philosofis, Normatif, Sosio Legal). FH Universitas Diponegoro, Semarang.
7. 2010 Kursus Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) PERADI dan DPC AAI Bandar Lampung Serta Universitas Lampung.
8. 2009 Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Anti Korupsi antara Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) dan JAMPIDSUS
KEJAKGUNG RI.
9. 2004 Election Training Project Kerjasama KPU RI, Australian Elektoral Commission, U.N.D.P, IFES.
10. 1995 Seminar Nasional Hubungan Ekonomi Politik, Indonesia –China, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya.
11. 1993 Seminar Nasional “Bisnis dan Kepentingan Masyarakat”, Busines Information Forum.
12. 1999 Pendidikan dan Latihan Pemantau Pemilihan Umum oleh KIPP, Jakarta.
13. 1996 Pendidikan dan Latihan Calon Penatar Inti Kamtibmas Tingkat Nasional, Direktorat BIMMAS MABES POLRI, Lemdiklat Brimob Kepala Dua Jakarta.
14. 1996 Pendidikan dan Latihan Bela Negara Tingkat Nasional Angkatan ke-XVII, Kerjasama KNPI -BAKORSTANAS-.
15. 1996 Kursus PADNAS Tingkat Nasional, LEMHANAS RI Angkatanke-XVI.
16. 1995 Pendidikan dan Latihan Menejemen Organisasi Kemasyarakatan (OKP) bagi Pengurus OKP Tingkat Nasional.
17. 1995 Pendidikan dan Latihan Orientasi Kewaspadaan Nasional Bagi Pengurus OKP DKI Jakarta.
18. 1995 Penataran Calon Penatar P4 Tingkat Nasional, Pola 144 Jam BP7 Pusat Jakarta.
KARYA ILMIAH / JURNAL / BUKU
1. Buku “Peran Pemasyarakatan dalam Crime School” Indepth Publisisting, 2014
2. Buku “Menjadi Polisi Bijak” tinjauan Restorative Justice Indepth Publisisting, 2014
3. Buku “Perananan Jaksa dalam Pengacara Negara” Indepth Publisisting, 2014
4. Dissertation “Conflict Resolution Model of Community Based Land with Justice” 2
5. Buku “Sejarah Gerakan Mahasiswa, Ormas dan LSM dalam Pemberatasan Korupsi”. Indepth Publisisting, 2013
6. Buku “ Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila”. Indepth Publisisting, 2013
7. Artikel “Benturan Nilai Kepastian Hukum dan Nilai Keadilan”. 2012
8. Artikel “Disfaritas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia”. 2012
9. Jurnal Ilmiah “Kebebasan Hakim dalam memutus perkara dalam konteks Pancasila. 2012
10. Artikel “Penyadapan Hand Phone sebagai bukti petunjuk KPK dalam perkaraTipikor. 2011
11. Artikel “Analisis Grativikasi pada Departemen Perikanan dan Kelautan RI, studikasus Prof. DR. Ir. RohminDahuri, M.Sc. 2010
12. International Journal ”Restore the authorityof the Comimission towards a corruption-free Indonesia.” 2015
13. Strategi KPK dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Upaya Pencegahan Maksimal. 2015
14. Memaksimalkan Peran Kompolnas dalam Upaya Pengawasan Eksternal Pada Institusi Kepolisian RI. 2016
15. Politik Hukum Parpol dalam Uopaya Pencegahan Korupsi Melalui System Perpolikan Indonesia. 2017
16. Memaksimalkan Peran LSM/NGO dalam Mengawasi Serta Membongkar Korupsi di Indonesia. 2018
17. Pasang Surut Nasionalisme Kaum Milenial dan Pergeseran Tata Nilai Era Global IPTEK di Indonesia. 2019.(Rdr)
Editor: Mancar