PRINGSEWU, (PBO) – Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu menyosialisasikan penggunaan dana bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Sosilaisasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa desa pada pekan lalu. “Sosialisai berakhir di Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluih, Jum’at (16/3),” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Arif Nugroho.
Menurutnya, sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima bantuan tentang penggunaan dana bantuan dan pertanggung jawaban program RS-RTLH.
Pada sosialisasi itu menghadirkan Tim Pelaksana Kabupaten, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan juga segenap Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Kepala Pekon berketempatan serta seluruh calon penerima bantuan RS-RTLH 2018. “Kami selalu menghadirkan tim kusus guna memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat,” jelas Kadisos Pringsewu
Kadisos Pringsewu menambahkan, pada 2018 ini jumlah calon penerima bantuan RS-RTLH melalui dana APBD mencapai 100 rumah tersebar di sembilan kecamatan. Sedangkan kepada Pemerintah Pusat (Kementrian Sosial) Dinas Sosial Pringsewu sudah mengusulkan untuk program RS RTLH ini sebanyak 100 rumah.
“Tujuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial keluarga baik dari aspek fisik (aman), mental (kenyamanan) dan kesehatan maupun sosial,”imbuh Arif Nugroho.
Di tempat terpisah Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu Maskur menuturkan bahwa bantuan sosial diberikan nontunai kepada penerima. “Sehingga terhindar dari praktek penyimpangan seperti pemotongan uang bantuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Dia memaparkan, di Kabupaten Pringsewu program RS-RTLH baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD telah berjalan hampir tujuh tahun dan sudah seribu lebih rumah berhasil direhabilitasi menjadi rumah layak huni.
Karena mengingat masih cukup banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Pringsewu, maka pihak Dinas Sosial Pringsewu tetap mendorong dan mengusulkan agar program ini terus berlangsung. “Baik mengusulkan melalui dana APBD maupun APBN melalui Kementerian Sosial RI di Jakarta,”terangnya
Menurutnya, keberhasilan program ini dipengaruhi banyak faktor seperti rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan partisipasi seluruh stake holder. “Untuk itu kami juga mengajak peran aktif masyarakat sekitar yang dimotori oleh perangkat Pekon untuk ikut bergotongroyong membantu saudara-saudara kita yang belum mampu,” imbau Maskur.(*)