Tanjung Redeb (Pena Berlian Online) 22/11/2022, Agenda Rapat Paripurna, Penyampaian Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Berau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
Selain penetapan Raperda APBD 2023 dalam paripurna penyampaian pandangan akhir Fraksi Fraksi ini juga akan memberikan persetujuan penetapan beberapa rancangan peraturan daerah yang di antaranya Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Keolahragaan, Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Nomor 7 Tahun 2015) Tentang Pemilihan Kepala Kampung, Perubahan Perda Kabupaten Berau (Nomor 7 Tahun 2016)Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Berau Madri Pani, dan didampingi Wakil Ketua I Syarifatul Syadiah serta Wakil Ketua II Ahmad Rifai.
Keseluruhan penyampaian pendapat akhir fraksi dari sebanyak 7 (tujuh) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Berau menyampaikan dan memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 sebesar 3.588.121.000.000 (Tiga Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah.
“Pernah ada dulu APBD kita sebesar 3,5 trilliun tapi itu sudah termasuk ABT ( Anggaran Belanja Tambahan ) tapi klo yg sekarang ini Penetapan awalnya sudah 3,5 Trilyun, klo ada asumsi perubahan Pendapatan ditahun 2024 bisa mencapai 4 Trilyun”, ujar Rudi Parasian mangunsong,SH dari Fraksi PDIP.
Dengan tingginya anggaran ini dimaksud kan dari pemerintah itu bisa sampai ke seluruh sektor-sektor masyarakat dan ini harus bisa di proses dalam tempo waktu yg sesingkat – singkatnya, minimal di semester pertama triwulan pertama sdh masuk proses lelang atau paling lambat di semester pertama itu sdh selesai lelang”, harapnya.
Kenapa kita harus sesegera mungkin melakukan proses pelelangan agar APBD tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, kita hindari jika terjadi krisis global, ”
“Anggaran yg ada bisa tidak terealisasi oleh Pemerintah pusat , semuanya hanya menjadi mimpi, anggaran akan banyak di pangkas dan “Potong sana sini”, oleh Pemerintah pusat” Kelakarnya.
“makanya Perlu antisipasi dari awal, kebiasaan tahun lalu setiap kegiatan yg sdh di lelang untuk kegiatan infrastruktur masyarakat banyak dipangkas”. Keluhnya.
“Untuk menghindari itu semua OPD/SKPD harus membuat lompatan-lompatan agar tidak “LAMBAT” yg mengakibatkan serapan lambat dan berujung SILVA”. Sambungnya.
“Kenapa kita banyak dapat anggaran intinya untuk memulihkan ekonomi fase dua tahun masa terpuruk pasca Pendemi Covid 19, dengan anggaran yg cukup Fantastis inilah kesempatan kita untuk bangkit, semua sektor UMKM harus bisa di gerakkan” Pungkasnya.(hdw)