Pesawaran (PBO) – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda khusus pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD Kabupaten/ Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang secara mosofls berkedudukan sebagai suatu sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk mempresentasikan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Demikian pula halnya, Pemilihan Umum anggota DPRD, pada hakekatnya merupakan manifestasi dari konsensus nasional yang telah dikodifikasikan dalam hukum dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi penting dan bernilai substantif, oleh karena Pemilu menjadi satu-satunya instrumen yang konstitusional di dalam manajemen suksesi kekuasaan yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Di gedung DPRD kabupaten pesawaran.selasa.20/08/2019.
“Gubernur lampung “Arinal junaidi ,” yang di wakili Bupati pesawaran ,” Dendi ramadhona.K.ST. menyampaikan bahwa pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung yang telah menggunakan Hak Konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 yang lalu. Ucapan terima kasih patut pula dialamatkan untuk seluruh jenjang KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pemilu, partaipartai politik beserta segenap partisipan calon anggota legislatif, serta unsur keamanan dari TNI / Polri, yang kesemuanya telah bersamasama seluruh komponen bangsa turut menjaga pelaksanaan Pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar dan damai.
“Dendi”kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Artinya setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berpihak kepada rakyat melalui pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut, bukanlah merupakan perkara yang mudah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang anggota DPRD harus menguasai dan memahami berbagai permasalahan daerah. Sehingga tatkala mereka berhadapan dengan pihak eksekutif membahas berbagai masalah pembangunan, jalan keluar dapat digagas secara bersama. Hal itu menempatkan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mitra sejajar eksekutif, yaitu memahami dan mampu menawarkan solusi cerdas terhadap setiap permasalahan yang dihadapi.
” lanjut,”Dendi” Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2019 -2024 telah berkomitmen untuk mencapai visi Rakyat Lampung Berjaya dengan fokus pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kepemerintahan yang bersih dan amanah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kaum difabel, energi, pertanian, perdesaan dan perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Untuk itu, saya mengajak kita semua anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk bersama sama kita bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat untuk Lampung yang lebih aman, berbudaya sejahteta dan berdaya saing.
“Pemilu Tahun 2019 telah menghadirkan wajah-wajah baru, tidak terkecuali bagi DPRD Kabupaten/ Kota priode 2019- 2024, yang baru pertama kali terpilih mencapai kisaran 50%. Hal ini juga diikuti dengan beragamnya latar belakang profesi anggota DPRD terpilih, yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata.”
“DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga legislatif yang menjadi representasi dari seluruh rakyat. Hal ini sesusi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, DPRD bersama dengan Gubemur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Dan Sebagai mana telah diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya, bersama dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota diharapkan mampu menggagas, mengawal pembangunan daerah.pungkasnya.(wandi)