Lampung Barat(PBO)- Pemkab Lampung Barat akan menerapkan peraturan cara penyaluran pupuk bersubsidi melalui online atau sistem pembayaran di Bank Lampung. Program ini segera di launching dan Kecamatan Balikbukit menjadi daerah yang pertama kali melaksanakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung Barat.
Seperti diketahui, pola penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung sebagaimana telah diatur dalam peraturan Gubernur Lampung nomor 99 tahun 2016, petani yang tergabung dalam kelompok tani (KT) tidak lagi melakukan pembyaran di kios-kios, melainkan akan melakukan pembayaran di Bank Lampung dan penebusan sesuai dengan rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK).
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi/kunjungan kerja tim monitoring, evaluasi billing sistem pupuk bersubsidi dan transaksi non tunai Provinsi Lampung ke Lambar yang dipusatkan di aula Keagungan Setdakab Lambar, Rabu, 4 Oktober 2017.
Asisten II Bidang Ekbang Pemkab Lambar Nata Djudin Amran mengatakan, sebagian besar masyarakat setempat petani. Hampir semua jenis usaha di bidang pertanian dilakukan oleh masyarakat, seperti usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. pembangunan pertanian merupakan suatu keniscayaan yang harus ditempuh dalam mencapai peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
”Pelaksanaan sistem pembangunan yang baik, terpola, tersusun tepat dan akurat dapat memberikan kontribusi yang produktif berupa peningkatan produksi dan produktivitas dalam sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura,” ungkapnya.
Menurut dia, salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan program pertanian adalah pembangunan melalui sistem penyediaan prasarana dan sarananya terutama permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. bagi petani pupuk merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi terutama pupuk bersubsidi dari pemerintah.
”Dapat dipastikan bila ketersediaan pupuk ditingkat petani tidak memadai maka usaha pertanian terancam gagal. Untuk itu pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat mengupayakan agar pengalokasian pupuk tetap tersedia dan bisa dijangkau oleh petani,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Nata, perlu dibangun sistem penyediaan dan pendistribusiannya agar ketersediaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara maksimal, tepat jumlah maupun waktu serta memenuhi syarat administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pendistribusiannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah agar pupuk besubsidi mudah diperoleh oleh petani selaku pengguna yang benar-benar berhak mendapatkannya.
”Dan adanya ketentuan tentang pola penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung sebagaimana telah diatur dalam peraturan Gubernur Lampung nomor 99 tahun 2016 perlu disambut baik dalam rangka memberikan kemudahan bagi petani di Provinsi Lampung dan tentu saja petani di Lambar,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan Nata, Lambar sebagaimana jadwal pertanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan akan melakukan launching e-billing system pada bulan Oktober ini di kecamatan Balik Bukit.
Melalui sistem aplikasi e-biling ini kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok tani (poktan) dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola harus segera menyesuaikan diri, dan dituntut untuk paham dan mampu menggunakan aplikasi tersebut.
”Pengaturan pola penyediaan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam rangka pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan prinsip penyederhanaan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi,” kata dia lagi.
Sistem ini, tambah dia, merupakan bentuk perbaikan dari sistem yang ada, sehingga melalui sistem aplikasi ini diharapkan dapat menjamin distribusi dan ketersediaan pupuk untuk melindungi dan mendukung usaha pertanian yang dilakukan masyarakat tani.(wan)