Brebes, (PBO) – Petani Brebes yang diwakili kelompok tani Pakijangan mengelar audiensi dengan Sekda Brebes Ir H Djoko Gunawan MT serta dengan pejabat terkait di ruang rapat Sekda Brebes hari Jum’at (18/3).
Hadir dalam pertemuan tersebut Basuki Kabid Sarpras Dinas pertanian Kabupaten Brebes, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Masrukhi Bachro, Perwakilan Distributor pupuk Hj. Susi Sasmitha, perwakilan BRI dan Perwakilan PT. Pusri dan Ketua Ngo Masjaka H. Mahfudin .
Dalam pertemuan tersebut disampai dua poin dari petani Brebes bahwa menolak wacana pencabutan subsidi pupuk dan mencabut edaran No.521.34/152/2022 Dinas Pertanian tentang penggunaan kartu tani seratus persen dalam pembelian pupuk bersubsidi.
Disampaikan H. Mahfudin tidak semua petani memiliki kartu tani dan dalam membeli pupuk subsidi sebelumnya petani boleh menggunakan fotocopi KTP, tapi setelah ada edaran dari Dinas Pertanian tidak boleh lagi. Untuk itu edaran tersebut harus dicabut atau layanan penyediaan kartu tani dalam hal ini oleh BRI harus optimal sehingga seluruh petani memiliki.
Selanjutnya Basuki menambahkan Bulan Maret sampai Juni akan dimulai inventarisasi Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tahun 2023, petani yang terdaftar dan sudah tidak bertani lagi akan dicoret, yang belum terdaftar bisa dimasukan, yang terdaftar di RDKK nanti akan diterbitkan kartu tani jelasnya.
Dalam audiensi Sekda Brebes menyampaikan kepada Basuki selaku perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes terkait tuntutan penolakan pencabutan subsidi.
“Buat surat dari masukan petani harapannya agar subsidi pupuk tidak dicabut, kirim ke pusat “
Ia juga menambahkan akan mengambil solusi jalan tengah yakni sampai dengan bulan Maret ini pembelia pupuk bersubsidi bisa menggunakan cara lama, sambil memperbaiki distribusi kartu kartu tani dan memaksimalkan sosialisai oleh Dinas Pertanian dengan harapan pada 1 April para petani bisa memanfaatkan kartu tani,pungkasnya. (Tgh-Rtn-Ddn)