Lampung Utara, (Pena Berlian Online)- Aksi damai ratusan massa DPC Posko Perjuangan Rakyat (Posera) Lampung Utara (Lampura), desak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dana oprasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu) sejumlah Rp12 miliar yang dituding tidak trnasfaran. 
Aksi damai tersebut, dimulai dari depan sekeretariat DPC Pospera kabupaten setempat. Selanjut massa melanjutkan longmarch dan melakukan orarasi di tugu Payan Mas, pada Selasa (17/4/2018).
Ditempat yang sama, Ketua koordinator lapangan yang juga sebagai Ketua DPC Pospera lampura, Juaini Adami, dalam orasinya meminta kepada aparatur penegak hukum agar segera mengusut hingga tuntas dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Panwaslu Lampung Utara.
Selanjutnya rombongan aksi damai juga melanjutkan longmarch menuju Kejaksaan Negri Kotabumi untuk memberikan dukungan moral kepada pihak kejaksaan yang langsung disambut oleh Kepala Kejajaksaan Negri setempat yakni, Sumarwan, SH,.M.Hum.
Dalam sambutannya Kepala Kajari setempat Sumarwan mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan oleh para aksi damai, dalam penegakan suvermasi hukum yang ada di Kabupaten Lampung Uatara.
Setelah melakukan orasi di kantor Kejaksaan masa melanjukan longmarch menuju Kantor Panwaslu Lampung Utara.
Sekitar lima perwakilan masa di terima dikantor Panwaslu oleh salah satu anggota panwas yaitu, Agus. Menurut agus honor Panwacam dan PPL Kecamatan telah di bayar selama tiga bulan. 
Terpisah keterangan dari pihak Panwaslu setempat dibantah oleh salah satu anggota panwas kecamatan serta anggota gakumdu serta PPL. Mereka mengaku masih menerima gaji sekitar satu bulan yakni pada bulan Februari 2018.
“Betul pak honor kami anggota gakumdu baru di bayar satu bulan,”ungkap salah satu anggota gakumdu yang minta tidak ditulis namanya saat dikonfirmasi secara terpisah pada (17/4).
Sementara itu terkait dengan adanya dugaan KKN yang ada di tubuh Panwaslu Lampura, Ketua koordinator lapangan, Juani Adami mengatakan, pihaknya akan menurunkan massa yang lebih besar jika permasalahan tersebut tidak cepat di tuntaskan.
“Panwaslu adalah bagian dari pennyelenggara Pemilihan Kepala daerah dan Pemilihan Umum. Jika dari pihak Panwaslu nya saja sudah melakukan kecurangan dan tidak bersih masalah anggaran, bagaimana akan tercipta pemimpin yang bersih. Saya juga menduga jika pihak Panwaslu dalam pesta demokrasi di Lampung Utara juga tidak netral,”pungkasnya. (rls/Red).