BANDAR LAMPUNG ( PENA BERLIAN ONLINE )– Plesiran 60 Kepala sekolah (Kepsek) SMk se-Bandar Lampung terus menuai kritik selain alokasi anggaran yang tidak jelas persoalan keberangkatan yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung itu disinyalir tidak mengantongi izin Gubernur Lampung.
Apa lagi keberangkatan rombongan kepala sekolah dalam kondisi anak-anak belum libur sekolah dan menghadapi ujian ahir. Dengan menggunakan anggaran yang kurang jelas sejumlah elemen masyarakat juga menduga jika biaya yang dipergunakan diduga kuat melibatkan uang rakayat, yang diperuntukan untuk kegiatan oprasional sekolah.
Komisi V DPRD Lampung mengaku kaget dengan adanya agenda pelesiran ke Singapura dan Malaysia yang dilakukan 60 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Se-Bandar Lampung bersama Disdikbud Provinsi Lampung.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan Kamis (31/1). dalam pembahasan APBD 2019 tidak pernah dibahas agenda pelesiran 60 Kepala Sekolah SMK ke Negeri Jiran.
“Kita harus tahu keberangkatan mereka itu untuk apa, dan sumber anggarannya dari mana. Karena dalam APBD setahu saya kita tidak pernah membahas masalah itu,” tegas Politisi PDI-Perjuangan, Kamis (31/1) malam.
Jika memang keberangkatan puluhan kepala sekolah itu pelatihan, kepentingannya seperti apa? Dan yang terpenting harus ijin dengan atasan, apalagi keberangkatannya ke luar negeri,” terusnya.
Menyikapi persoalan ini, Yanuar mengaku akan mempelajarinya untuk kemudian dibahas di lembaga legislatif. (Ist)