SEJUMLAH kalangan pejabat dan Pegawai Negri Sipil (PNS), dan perangkat desa ternyata banyak yang memilih pasangan calon nomor urut dua (02) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, daripada pasangan calon nomor urut satu (01) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, diduga karena ingin bebas melakukan korupsi ?
Dalam Beberapa waktu ini, saya sempat berbincang-bincang dengan para Pejabat ASN dan aparatur desa melalui diskusi-diskusi kecil diwarung kopi. Dari sekian pejabat dan aparatur desa mereka mengatakan alasan yang sama, mengaku sangat tidak nyaman jaman rezim Jokowi.
Yang lebih dominan dari obrolan mengapa mereka lebih condong memilih pak Prabowo ketimbang pak Jokowi ? sebagian besar karena berawal dari penyampaian visi dan misi debat kandidat calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU RI beberapa waktu lalu yang disiarkan langsung melalui sejumlah setaiun televisi.
Rupanya pennyampaian visi dan misi kedua pasangam capres Jokowi dan Prabowo menjadi harapan besar bagi mereka kalangan PNS, terutama visi dan misi pak Prabowo yang akan meningkatkan gaji para Pejabat dan PNS dengan alasan agar para kepala daerah tidak lagi korupsi. Lebih parahnya lagi, sebagian mereka tergiur saat pennyampaian visi dan misi Pak Prabowo sedikit memberikan angin segar bagi para pejabat jika korupsi sedikit bisa dimaklumi.
Seperti contohnya pengakuan dari salah satu pejabat, maaf saya tidak bisa sebut namanya. Dia berharap mendukung pak Prabowo karena ingin mendapatkan penghasilan lebih diluar gaji.
Dalam obrolan narasumber mengatakan, masa kepemimpinan pak Jokowi, sebagian para aparatur negara sangat sempit ruang geraknya. Dikit-dikit KPK melakukan OTT, sehingga mereka mengaku merasa tidak nyaman. Dengan kata lain para koruptor dipersempit ruang geraknya.
Rata-rata dari pengakuan sejumlah Aparatur Sipil Negara, menghendaki pak Prabowo terpilih menjadi Presiden karena ingin bebas dan tidak menginginkan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum terutama KPK. Miris memang namun nampaknya budaya korupsi, kulusi dan nepotisme sudah membudaya dinegara kita.
Hasil perekrutan yang KKN dan mudahnya korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), membangun budaya malas kerja di lingkungan mereka. Ini sudah beranak pinak sekian lama. Coba lihat saja di salah satu unit pemerintahan, bisa ada satu keluarga yang menjadi pegawai negeri di tempat yang sama.
Dan ketika Jokowi mengobrak abrik budaya itu, jelas mereka tidak senang. Mereka ingin Prabowo menang, supaya bisa kembali ke budaya lama ?
Fakta tersebut diperkuat juga berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh, Charta Politica periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019, seperti dilamar dari laman fb Deny seregar.
Survei tersebut menunjukkan bahwa persentase pendukung Jokowi-Ma’ruf di kalangan ASN sebesar 40,4 persen, sedikit lebih rendah dari pendukung Prabowo-Sandiaga sebesar 44,4 persen.
Begitupun di kalangan Perangkat Desa, Prabowo-Sandi masih unggul di atas Jokowi-Ma’ruf. Dengan selisih 20 persen, Prabowo Sandi mendapat dukungan 53,8 persen, sedangkan Jokowi-Ma’ruf sebesar 30,8 persen.
Pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai, lemahnya dukungan ASN beserta perangkat Desa pada Jokowi-Ma’ruf, kemungkinan disebabkan oleh dua hal.
Pertama karena ASN tergiur dengan rencana kenaikan gaji yang dijanjikan Prabowo-Sandi jika menang Pilpres mendatang.
“Saya pikir kemungkinan ada dua penyebab, pertama Prabowo-Sandi yang ingin menaikkan gaji ASN berkali-lipat,” tutur Wasisto kepada Tagar News, Jumat (1/2).
Kedua, pada pemerintahan Jokowi aturan birokrasi serba transparan. Otomatis, ASN sulit mencari celah untuk melakukan penyimpangan anggaran atau korupsi.
“Karena aturan birokrasi sekarang ini ketat dan transparan, sehingga ASN kadang susah mencari celah,” jelas Wasisto.
Mengenai penyebab Pegawai Desa lebih memilih Prabowo-Sandi, lanjut Wasisto, karena mereka merasa terputus jalur birokrasi untuk meraih rente.
“Kebijakan sertifikasi tanah Jokowi sekiranya memutus rantai birokrasi desa untuk meraih rente,” jelasnya.
Dengan lagi-lagi aturan Jokowi yang transparan, celah Kepala Desa untuk mempolitisasi birokrasi di desa semakin sulit. Semisal program sertifikasi yang sekarang menjadi program langsung Jokowi.
“Birokrasi Desa sebenarnya hanya SekDes, cuman Kades ini kadang mempolitisasi birokrasi desa. Sekarang tidak bisa karena sertifikasi ini bagian dari progam langsung Jokowi,” jelas dia.
Sebenarnya, kata Wasisto, Jokowi-Ma’ruf masih bisa mendapatkan hati ASN dan perangkat desa. Asal, memberikan insentif yang memang diincar mereka.
“Bisa, asalkan Jokowi-Ma’ruf bisa memberikan insentif-insentif yang bisa merebut hati ASN,” pungkasnya.
Dari data dan hasil keterangan sejumlah ASN tersebut, saya hannya bisa berharap dan berdoa, semoga Pilpres dan Pileg yang dijadwalkan akan digelar pada tahun ini, bisa menjadikan negara kita lebih baik lagi.(*).