Jawa Tengah, (Pena Berlian Online) – Ratusan Masa grudug kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, mereka Mengatasnamakan Forum Anti Asusila (FAAS) Kabupaten Brebes, Senin (08/08/2022).
Mereka mendesak salah satu pimpinan DPR Kabupaten Brebes untuk ditindak dan mundur dari jabatannya, karena diduga sudah menelantarkan anak, istrinya sendiri dan diduga sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Ratusan massa yang datang mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Brebes, didepan halaman Kantor DPRD Kabupaten Brebes, mereka berorasi sambil membentangkan beberapa poster dan spanduk yang bertuliskan,
“Ngurus Keluarga Saja Tidak Becus Bagaimana Ngurus Rakyat”, “Pemimpin Berbuat Asusila Harus Mundur”, “Bojone Bae Digorohi Apa Maning Rakyate”.
Selain itu massa juga melakukan orasi dan menyampaikan surat kepada ketua DPRD, mereka meminta salah satu pimpinan DPRD berinisial TW, untuk segera mundur dari jabatannya.
Perwakilan massa Ade Irawan (37) mengatakan, demonstrasi ini dilakukan untuk menuntut salah satu pimpinan DPRD agar ditindak dan mundur dari jabatannya. Mereka menyampaikan salah satu pimpinan DPRD itu sudah menelantarkan istri dan anak anaknya, dan tidak pernah pulang ke rumah, dan diduga ketidak pulangannya karena di luar sana yang bersangkutan punya wanita idaman lain (WIL), dan ini terjadi sudah cukup lama, menurutnya seandainya itu alasan pekerjaan tidak masalah, namun ini karena Wil.
Menurut Ade, sebagai salah satu pimpinan DPRD, TW seharusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat kabupaten Brebes, “Pimpinan seharusnya menjadi contoh yang baik, jadi agar jangan sampai muncul kejadian yang sama di kemudian hari,” tandas Ade, selaku adik kandung diduga korban.
Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Brebes, M Taufik, saat menemui perwakilan demonstran, membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari perwakilan massa. Namun beliau belum membuka surat tersebut, “Saya belum tahu isinya, Pihak DPRD Brebes, berjanji akan menindaklanjuti surat tersebut, Namun pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu isi surat tersebut,” ujarnya.
“Harus ditindaklanjuti, kalau tidak nanti dia ngamuk. Merasa dipermainkan. Tetap ditindaklanjuti, tetapi ranahnya siapa, apakah ranah polisi, atau ranah kami kah. Yang jelas pertama surat diserahkan ke Badan Kehormatan untuk dikaji apakah ada yang perlu ditindaklanjuti atau cukup dimusyawarahkan,” tutupnya. (Tim/Rtn)