LAMPUNG TIMUR (PBO)–Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampungtimur, dr. Evi Darwati Mars, diduga kuat korupsi dana bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) , pada Tahun 216-2017 mencapai miliaran rupiah.
Terungkapnya kasus tersebut, berawal dari pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasikan idetitasnya mengatakan jika bantuan JKN dan BOK Dinas Kesehatan Lampungtimur, diduga kuat telah dikorupsi oleh oknum kepala dinas kesehatan setempat.
Menurut sejumlah sumber berita mengungkapkan, modusnya oknum Kepala Dinas Kesehatan setempat, diduga kuat memerintahkan salah satu staf bagian JKN inisial (RAP), untuk memotong bantuan dana JKN dan BOK penerima bantuan tersebut sejumlah 10 persen dari dana yang diterima.
“Modusnya Kepala Dinas Kesehatan mengumpulkan sejumlah bawahannya yang menerima bantuan dana JKN dan BOX disalah satu tempat secara tertutup saat pencairan. Lalu Kepala dinas meminta agar dana tersebut dipotong 10 persen untuk di setorkan kepada bukkadis. Tapi tolong mas idetitas saya jangan sampai ada yang tau,”ungkapnya, pada Senin (29/5/2017) lalu.
Narasumber juga mengatakan, pemotongan dana JKN dan BOK yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Kesehatan setempat sudah terjadi sejak Tahun 2016 lalu.
“Pada Tahun 2016 lalu sama pak, dana JKN dan BOK juga dipotong 10 persen oleh buk kadis. Untuk tahun 2016 juga ada 34 lokasi yang tersebar disejumlah kecamatan mendapat bantuan masing-masing Rp1 miliar, dengan jumlah total sekitar Rp34 miliar, dan dana tersebut dipotong sejumlah 10 persen,”beber narasumber.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampungtimur, dr. Evi Darwati Mars, saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut menyarankan untuk bertemu dikantor. Dia juga memerintahkan awak media untukkonfirmasi langsung kepada Kepala Bidang pembiayaan Dinas kesehatan setempat.
“Terimakasih infoemsinya, silahkan hubungi langsung Kepala Bidang Pembiyaan Dinas Kesehatan,”ujarnya singkat melalui pesan SMS pada, Selasa (30/5/2017).
Sementara itu, Kabid pembiyayaan Dinkes setempat saat disambangi diruang kerjanya oleh kru media ini, pada Rabu (31/5), tidak ada ditempat. Menurut informasi dari sejumlah pegawai Kabid pembiayaan sedang ada dinar luar.
Terpisah, pada pemberitaan sebelumnya dugaan kasus korupsi juga bukan hannya terjadipada Dinas Kesehatan Lamtim. Kasus dugaan korupsi juga terjadi pada persatuan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) setempat.
Terbongkarnya masalah ini berawal dari pengakuan narasumber yang juga minta dirahasiakan idetitasnya mengatakan, dana iuran anggota profesi Ikatan Bidan Indonesia, kabupaten setempat, dinilai tidak transfaran dan terkesan membodohi anggotanya.
Pasalnya, masih kata narasumber, tarikan dana yang dilakukan oleh oknum ketua IBI hingga saat ini tidak jelas kegunaannya. Bahkan kata dia hingga saat ini IBI Lamtim belum juga ada kantor atau gedung untuk orhanisasi tersebut.
“Padahal kami setiap bulan ditarik iuran dana rutin sejumlah Rp25 ribu. Coba jika dikalikan anggota IBI sejumlah 790, kali satu bulan dan per-tahun, maka jumlahnya bisa kita ketahui mencapai Rp237 juta,”ungkap narasumber.
Narasumber juga menceritakan, jika anggota IBI Lamtim juga setiap tahun ditarik dana sejumlah Rp500 ribu/anggota.
“Tarikan tersebut sudah berjalan selama 4 Tahun pak. Dari jumlah setahun saja jika dikalikan Rp500 ribu X 790 orang dan kali 4 tahun maka hasilnya bisa mencapai Rp1,5 miliar. Namun anehnya hingga saat ini kami belum ada bangunan untuk kantor IBI. Jadi kemana anggaran sebesar itu selama ini,”tegasnya.
Selain itu, narasumber juga menceritakan jika setiap pembuatan atau pengurusan surat rekomendasi dan registasi bidan setiap anggota dikenakan biaya antara Rp150-400 ribu/bidan. Namun masih kata sumber berita hingga saat ini uang adminitrasi yang diminta tidak jelas untuk apa kegunaannya.
“Parahnya lagi pak, untukjalan-jalan ke Batam kami juga dimintai sumbangan oleh ketua IBI sejumlah Rp50 ribu/bidan. Jika dikalikan bidan yang ada sejumlah 790 anggota maka ketua kami bisa dapat uang sejumlah Rp39 juta lebih,”katanya.
Narasumber juga menambahkan, tidak cukup sampai disitu, oknum ketua IBI juga selalu minta bantuan jika ada kegiatan diProvinsi Lampung antara Rp150-300/bidan.
“Belum lagi jika ada kegiatan di provinsi semua anggota IBI juga dimintai sumbangan berkisar Rp150-300 ribu/anggota pak,”ujarnya.
Halsenada juga diungkapkan oleh salah satu narasumber yang enggan ditulisnamanya, membenarkan jika anggota IBI Kabupaten Lampungtimur selalu dimintai sumbangan oleh para pengurus.
“Informasi itu betul pak, kami angota IBI Lamtim, sebentar-bentar dikenakan iuran untuk ini dan itu,”ujarnya singkat.
Terpisah, hingga berita ini diturunkan Ketua IBI Lampung Timur (SW), belum juga memberikan tanggapan atau komentar terkait masalahh tersebut. Bahkan saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya meski aktif tidak diangkat. (Red).