BANDAR LAMPUNG (PBO)-Dua pekan terakhir, di Lampung marak acara bernuansa Pilgub 2018. Beberapa nama yang santer maju pilgub aktif hadir di tengah masyarakat. Mulai dari menghadiri undangan seperti pengajian dan panen raya, mengisi kuliah umum, hingga menggelar acara sendiri berupa jalan sehat dan senam massal.
Seperti dilansir dari media harian Tribunlampung.co.id, Setidaknya ada empat nama yang terbilang intensif menghadiri maupun mengadakan acara belakangan ini. Masing-masing petahana Gubernur M Ridho Ficardo, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, dan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi.
Ridho dalam kapasitas gubernur kini banyak menghadiri kegiatan di tengah masyarakat.Jika pada awal periode kepemimpinan kerap mengikuti agenda di Jakarta sebagai upaya menggaet dana pusat, ia belakangan lebih sering menghadiri acara di Lampung.
Di Lampung Timur, Ridho mengikuti panen raya. Di Lampung Tengah, ia datang ke pengajian di pondok pesantren, di mana Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar hadir.
“Pemprov tidak melupakan orangtua Republik Indonesia, yaitu NU (Nahdlatul Ulama). Pemprov dan PW NU sudah berdiskusi. Salah satu hasilnya, NU butuh alokasi tanah. Insya Allah kami adakan,” ujar Ridho saat menghadiri pengajian di ponpes, Lamteng.
“NU ini dari Jawa. Alhamdulillah yang ikut pilgub, yang asal Jawa, cuma saya,” sambungnya.
Balon lainnya, Mustafa, sudah aktif menghadiri undangan di berbagai daerah sebelum deklarasi pada 30 April. Termasuk agenda partainya, Nasional Demokrat, berupa pelantikan pengurus DPD kabupaten/kota.
Usai deklarasi, agenda Mustafa cukup padat. Terakhir, ia menjadi pembicara kuliah umum di Institut Teknologi Sumatera, Kamis (4/5).
Pada hari yang sama, Mustafa mengisi kuliah umum Polda Lampung di Sekolah Polisi Negara, Bandar Lampung. Mustafa membantah padatnya acara yang ia hadiri ini bagian dari sosialisasi pencalonan.
“Bukan bagian dari pilgub. Ini kuliah umum saja. Tapi kalau ada implikasi ke pilgub, ya silakan,” katanya.
Arinal Djunaidi, meski belum tegas menyatakan maju, tetapi sudah terlibat dalam acara yang melibatkan ribuan orang. Senin (1/5), ia menghadiri senam sehat di Lapangan Saburai, Bandar Lampung.
Arinal membantah senam sehat ini berkaitan dengan politik maupun pilgub. Adapun penyelenggara acara itu adalah Jaringan Arinal Berkarya alias Jaya, yang mendorong Arinal maju pilgub.
“Waktulah yang akan menentukan, selain kekuasaan Allah,” ujar Arinal menjawab pertanyaan maju pilgub.
Minggu (7/5) hari ini Red, tiga nama yang santer maju pilgub akan menghadiri acara sejenis. Ridho akan hadir dalam jalan sehat gelaran Pemprov Lampung di Lapangan Saburai, Bandar Lampung.
Sementara Herman akan hadir dalam jalan sehat gelaran Pemkot Bandar Lampung yang terpusat di Tugu Adipura.
Tak ketinggalan, Arinal menghadiri senam massal gelaran Jaya. Bertajuk “Arinal Tulus Melayani Rakyat, acara berlangsung di Lapangan Merdeka, Kota Gajah, Lamteng.
News analysis
Oleh : Robi Cahyadi, Dosen FISIP Unila
Bangun Citra Politik
SOSIALISASI jauh-jauh hari bagi bakal calon kepala daerah merupakan bagian dari strategi politik, dalam hal ini political branding atau pencitraan politik. Secara teori, balon kepala daerah boleh melakukan hal itu, dan dalam praktiknya memang sering terjadi.
Balon kepala daerah biasanya memulai political branding setelah memantapkan niat maju dalam pilkada.
Jika calon pemilih berpikir sederhana dan pragmatis, maka political branding dengan menyelingi kegiatan berhadiah seperti lomba atau pertunjukan akan efektif mendatangkan calon pemilih itu.
Namun, jika calon pemilih memiliki tingkat rasionalitas dan pendidikan tinggi, maka cara seperti itu tidak terlalu berpengaruh.
Di sisi lain, political branding dengan cara seperti itu mengeluarkan banyak dana. Selain itu, tidak memberi pendidikan politik yang baik kepada calon pemilih.
Belum tentu pula balon kepala daerah yang massif melakukan sosialisasi lebih awal akhirnya mendapatkan perahu partai politik. Untuk balon kepala daerah, sebaiknya pastikan dulu dua hal.
Pertama, dukungan partai politik. Kedua, ketersediaan dana sosialisasi dari kantong sendiri atau sumbangan pihak lain. (*)