Pesawaran (Pena Berlian Online)– Bantuan Dana Desa (DD) DAN Anggaran Dana Desa ( ADD) Desa Kebagusan, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2016-2018, diduga kuat diduga sarat dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Terungkapnya masalah tersebut berawal dari pengakuan sejumlah narasumber di desa setempat yang mengeluhkan pengelolaan DD dan ADD di Desa Kebagusan sejak Tahun 2016-2018 tidak transparan. Bahkan menurut sejumlah sumber, dana tersebut diduga disimpangkan oleh oknum mantan Kepala Desa (Th) beserta kroni-kroninya.
“Seperti contohnya anggaran DD dan ADD tahun 2016 lalu, yang diperuntukan oprasional RT, RW serta Kadus senilai Rp91 juta, berdasarkan informasi dan data yang kami peroleh sebagian besar tidak direalisasikan, alias fiktif,” ujarnya, Kamis (4/7/2019).
Narasumber juga menceritakan, dana desa untuk BUMDes senilai Rp100 juta diduga kuat hannya dimanfaatkan oleh oknum orang dekat kepala desa. Sebab, masih kata dia dana BUMDes senilai Rp100 juta diserahkan kepada salah satu pengusaha mobuler tidakl untuk usaha masyarakat yang kurang mampu.
“Seharusnya dana BUMDes itu, badan usaha milik desa untuk membantu masyarakat kecil agar masyarakat terbantu dengan adanya program dari pemerintah pusat. Namun selama dua tahun berjalan dana Rp100 juta hannya dikelola oleh pengusaha mebel tanpa melibatkan masyarakat setempat,”katanya.
Selain itu, narasumber juga mengatakan anggaran dana desa yang diperuntukan guru ngaji dan masjid senilai Rp20 juta serta tunjangan untuk hansip ( Linmas) senilai Rp200 ribu/orang setiap triwulan sekali juga tidak diserahkan alias diduga dikorupsi.
“Masih banyak lagi anggara DD dan ADD yang kami anggap karut-marut pelaksanaanya yang dikerjakan langsung oleh mantan Kepala Desa. Seperti contohnya pembangunan Talud di Dusun Trharjo pada tahun 2017 lalu untuk membangun talud sepanjang 800 meter. Namun pelaksanaanya hanya sekitar 400 meter. Artinya pembangunan tersebut kurang volumenya alias dikorupsi,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua BUMDes Desa setempat, Sartono saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya membenarkan jika dana BUMDes senilai Rp100 juta dirinya yang mengelola. Bahkan dia juga mengakui jika dalam usaha tersebut tidak melibatkan masyarakat setempat dan mengambil tenaga kerja dari luar daerah, dengan alasan masyarakat tidak ada yang mau ikut usaha tersebut.
“Bener pak, dana Rp100 juta saya yang mengelola untuk usaha mubuler, karena oleh kepala desa diserahkan kepada saya disebabkan masyarakat tidak ada yang mau mengelola anggaran tersebut karena takut,” ujar Sartono.
Sartono juga mengakui anggaran senilai Rp100 juta yang direalisasikan untuk usaha mobuler selama setahun hanya dapat keuntungan sekitar Rp6 juta. “Selama tahun 2018 usaha BUMDes yang dialokasikan untuk usaha mubuler hannya dapat keuntungan Rp6 juta. Saya berani disumpah demi Allah, saya belum pernah memakan uang tersebut serupiahpun,”elaknya.
Terpisah, Mantan Kepala Desa Kebagusan, Kecamatan setempat, Tohir saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut mengelak jika dirinya telah mennyimpangkan anggaran DD dan ADD. Tohir mennyarankan agar konfirmasi langsung ke kantor desa sebab dirinya saat ini tidak menjabat lagi.
“Itu tidak benar, anggaran DD dan ADD desa kami sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Silahkan konfirmasi langsung dikantor balai desa. Saya sudah tidak menjabat lagi,”elaknya kepada kru media Pena Berlian Online.
Media Pena Berlian Online akan mengupas kasus ini hingga mendalam pada edisi mendatang.(Red)