Wakil Bupati Loekman : Pengurusan CPNS Bidan PTT Harus Bebas Pungli

LAMPUNG TENGAH (PBO)-Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melarang keras para bidan pegawai tidak tetap (PTT) memberikan imbalan uang dalam proses pengurusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sebaliknya, kepada para pegawai di satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD) terkait, diminta memudahkan proses pengrusan para bidan PTT dan tidak mencari alasan untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Peringatan itu disampaikan Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, terkait ratusan bidan PTT di Lamteng yang diangkat menjadi CPSN kini sedang melengkapi berkas di Dinas Kesehatan setempat.

“Pengangkatan para bidan PTT keputusan dari pemerintah pusat. Artinya para bidan yang memang namanya terdaftar tak perlu khawatir,” katanya, Sabtu (11/3/2017).

Menurut Wabup, memberikan imbalan kepada petugas yang mengurus pemberkasan di satker, sama dengan memberi peluang oknum-oknum melakukan pungli.

“Para pegawai di situ memang tugasnya seperti itu. Para bidan jangan memberi kesempatan untuk terjadinya pungli. Kami sedang menggalakkan pelayanan yang bersih, mudah dan cepat, jadi jangan rusak pegawai dengan memberi imbalan,” kata Loekman.

Kepada para pegawai, wabup menyatakan akan menindak tegas pegawai yang mengambil pungutan sekecil apapun. “Saya tidak mai-main. Kalau sampai ada yang berani memungut sekecil apapun, saya tindak tegas. Apalagi kalau ada yang memainkan berkas para bidan untuk modus cari setoran,” kata Wabup Loekman.(Hl.c)

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *