Kasus Diskominfo Pringsewu, Polres Tanggamus Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi ‘Bandwidth’

PRINGSEWU – Polres Tanggamus melalui Penyidik unit Tipikor Polres Tanggamus telah menetapkan 3 tersangka inisial AP (33) selaku direktur CV. Adhya Pratama, SH  selaku kadis kominfo (Diskominfo) Kabupaten Pringsewu dan inisial R  Mantan Account manager PT. Telkom Bandarlampung terkait dengan pengadaan di Dinas Kominfo kabupaten pringsewu tahun 2015.

Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Hendra Saputra mendampingi Kapolres Tanggamus, (21/11/2016).

“Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan tetang pengadaan banwait pada diskominfo 2015 dengan Kerugian negara 317.250.000,” katanya.

Menurutnya, ketiga tersangka dikenakan Pasal 2, Pasal 3 dan pasal  9 uu 31 ta. 1999 sebagaimana telah diubah  uu 20 tahun 2001 tentang tipikor.

Sementara itu sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Budiman mengaku belum mendapat kabar ditetapkannya Kadis Kominfo Pringsewu Sugesti H, oleh penyidik Tipikor Polres Tanggamus sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan bandwitdh tahun 2015.

“Saya belum bisa memberi keterangan apa apa karena belum mendapat kabar tentang hal itu. Nanti kita lihat dulu kebenarannya sebab azas praduga tak bersalah perlu dipertimbangkan,” ujar Budiman seuasi mengikuti rapat Paripurna di sekretariat DPRD Pringsewu, Senin (21/11/2016).

Hal serupa juga diungkapkan kepala Inspektorat Pringsewu Malian Ayub. Menurutnya bila Kadis Kominfo ditetapkan penyidik Polres Tanggamus sebagai tersangka, maka pihaknya akan menunggu hasil proses hukum hingga keputusan tetap dari pengadilan. “Terlalu dini jika membahas sanksi apa yang akan dikenakan kepada yang bersangkutan, kita tunggu aja prosesnya,” kata Malian.

Tidak jauh beda Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Pringsewu Waskito berpendapat kasus yang menjerat Sugesti masih dalam ranah asas praduga tak bersalah. Akan tetapi, kata dia, jika nantinya dalam persidangan terbukti maka sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan aturan PP 53.

“Sanksi paling berat bisa berupa pemecatan yang bersangkutan sebagai PNS,” singkatnya.

Berita Edisi lalu :

Seperti telah diberitakan sebelumnya dengan judul Kepala Diskominfo Pringsewu Diduga Dalang Pengadaan Bandwidth ‘Bermasalah’, Sejumlah elemen masyarakat menuding Proyek pengadaan Bandwidth 2016 oleh Diskominfo Pringsewu, orang yang diduga bertanggung jawab akan pengadaan proyek tersebut yakni, Kepala Diskominfo Pringsewu Sugesti Hendarto, orang yang menanda tangani surat perintah pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) serta pihak ke-3 penerima pembayaran yakni penyedia jasa.

“Prosesnya tidak benar, yang terkait jelas yang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pihak ke-3 yang menerima pembayaran (Penyedia Jasa),”ungkap salah satu narasumber yang dapat dipercayai yang dirahasiakan idetitasnya, seperti dilansir dari, Dutalampung online, pada Sabtu (11/6/2016).

Narasumber membeberkan, Setiap dana APBD dikelola melalui mekanisme swakelola atau Pihak ke-3. jika mengunakan pakai pihak ke-3, maka harus melalui Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), sesuai Perpres 54 dan atau perubahannya.

“MOU bersifat umum dan merupakan perjanjian antar lembaga atau instansi. Perpres 54 tidak mengenal MOU tapi Kontrak. Dan perjanjian dalam MOU tidak ada uraian RAB nya seperti dalam Kontrak, maka pencairan dana menggunakan MOU adalah ilegal atau menyimpang,”teganya.

Saat ditannya, orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Diskominfo kabupaten setempat dan orang yang bertanggung jawab sebagai pembayar dan penerima pembayaran.

“Sudah jelas bung..saya sependapat dengan PPK.Sudah betul PPK undur diri,bukan melawan atasan, tapi sebagai bentuk tangung jawab ilmu dan iman,”ujar naeasumber.

Seperti dilansir dari berita pikiran lampung.com pada (1/6/2016) lalu mengungkapkan, Proyek pengadaan Bandwidth 2016 oleh Diskominfo Pringsewu yang diduga karut marut, semakin nyata.Hal ini terlihat dari pejabat PPK dan Kadiskominfo yang saling adu argumen dan saling menyalahkan.

Menurut Sailendra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, dia memilih untuk mengundurkan diri sebagai PPK sejak 21 Maret 2016 silam.

Mundur Sailendra dari PPK tersebut, karena menilai pelaksanaan proyek ratusan juta itu banyak kejanggalan. Hal itu dirasakannya sejak awal penandatangan MoU antara dirinya dan rekanan. Terlebih, kontrak yang seharusnya menjadi dasar pengerjaan justru diacuhkan oleh sang penguasa pengguna anggaran.

“MoU itu kan global, rinciannya kan kontrak. Dan saya sudah membuat kontrak satu tahun tapi draft itu tidak disetujui. Pasti kan ada suatu alasan atau karena situasi tertentu kenapa tidak dilaksanakan dengan sesuai janji,” kata Sailendra belum lama ini.

“Itulah kenapa saat proses pencairan Diskominfo tidak melampirkan draft kontrak melainkan hanya Mou saja. Dan itu harusnya tidak bisa,” tegasnya.

Namun, Kepala Diskominfo Pringsewu Sugesti Hendarto beranggapan tidak dibutuhkannya sebuah kontrak lantaran hanya sebuah kesepakatan perjanjian berlangganan dan bukan sebuah proyek pengadaan barang dan jasa. “Yang ditandatangani PPK itu adalah perjanjian berlangganan,” kata Sugesti di ruang kerjanya, Rabu ( 7/6/ 2016).

Oleh karenanya, menurut Sugesti tidak dibutuhkannya sebuah kontrak pekerjaan dalam proyek pengadaan Bandwidth tersebut. Yang mana, penandatanganan perjanjian berlangganan yang dilakukan antara  PPK dengan pihak rekanan selaku pengelola Bandhwidth adalah sah dan berlaku selama masa perjanjian hingga Desember 2016.

Lagi-lagi pernyataan Sugesti disanggah oleh Sailendra. Harusnya, kata dia, yang berhak menandatangani Mou adalah sang penguasa anggaran yang kemudian mengeluarkan surat kepada PPK kemudian surat ditujukan kepada pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan. Namun hal itu tidak dilakukan. “Salah besar lantaran tidak ada proses pengadaan disini,” kata dia.

Terhitung pada 21 Maret 2016 surat pengunduran dirinya sebagai PPK proyek pengadaan Bandwidth Diskominfo telah ia layangkan ke Kadis Kominfo. “Semestinya informasi pengunduran diri disebarkan,” kata Sailendra.

Dugaan lain tidak disharenya surat pengunduran diri sang PPK adalah agar proses pencairan invoice tetap dapat dilakukan tiap bulannya. “Alur yang semestinya telah saya buat tapi ditolak. Saya bisa apa. Lebih baik saya mundur,” kata Sailendra.

Pengadaan Bandwidth Diskominfo Pringsewu yang diduga bermasalah membuat berbagai kalangan masyarakat gera.Mereka meminta agar pihak berwajib  bisa mengusut dugaan permasalahan tersebut hingga tuntas.

“Kalau memang ada dugaan seperti itu, maka pihak berwenang harus turun tangan dan mengusut hal tersebut hingga tuntas,”ujar Udin salah seorang tokoh warga di Pringsewu, Rabu (1/6/2016).

Sebab, uang yang digunakan untuk pengadaan Bandwidth tersebut adalah uang rakyat yang jelas penggunaannya untuk rakyat. “ Nah kalau proyek tersebut diduga karut-marut apa gak merugikan negara dan rakyat,”tegasnya.

Pernyataan tegas juga disampaikan oleh wakil sekretaris LSM Laskar Tunas Lampung (LTL) Mahroji. Menurutnya, pihak berwajib harus bertindak cepat untuk mengusut kasus ini. “Saya kira pihak yang berwajib harus bertindak mengusut dugaan permasalahan ini,”tegasnya. (Red).

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *