Terkait Dugaan Korupsi Rp12 M, KPK Diminta Periksa Sekertaris Panwaslu Lampura

0
1789
Foto Ilustrasi Korupsi Pilkada ( Foto Ist).

[socialpoll id=”2480944″]Lampung Utara ( Pena Berlian Online )- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta turun pemeriksa, sejumlah oknum Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang diduga kuat telah mennyalah gunakan anggaran Pilkada Tahun 2018 sejumlah Rp12 miliar lebih.

Desakan ini diampaikan oleh, Ketua LPPN-RI Provinsi Lampung, Djumadias, saat berkunjung di kantor redaksi Pena Berlian Online, menanggapi pemberitaan dugaan korupsi yang ada di Panwaslu kabupaten setempat.

“Saya minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar turun ke-Kabupaten Lampung Utara untuk memeriksa sejumlah panitia Panwaslu terkait isu dugaan korupsi dana Panwas,”tegas Djumadias, pada Sabtu (10/3/2018).

Djumadias mengatakan, hendaknya KPK jangan tebang pilih dalam menegakkan suvermasi hukum yang ada di Lampung, khususnya kabupaten Lampung utara. Menginggat dugaan korupsi yang beredar di pemberitaan nilainya mencapai Rp12 miliar lebih.

“KPK harus mengusut kasus tersebut, sebab indikasi korupsi dana Panwaslu Lampura mencapai Rp12 miliar lebih. Tidak menutup kemungkinan dana tersebut mengalir kejumlah pejabat penting di Kabupaten Lampura,”kata Djumadias.

Terpisah, Halsenada yang diungkapkan oleh, Humas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Kabupaten Lampung Utara, Edi Rasyid. Dia meminta kepada jekaksaan dan kepolisian untuk segera memeriksa Panitia Panwaslu Lampung Utara.

“menanggapi pemberitaan yang ada di Pena Berlian Online, anggaran tersebut diluar nalar, alangkah besarnya anggaran untuk Pilkada sejumlah Rp12 miliar. Saya menduga ada dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN),”tegasnya.

Edi Rasyid menegaskan, jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Lampung Utara menjadi sawah ladang korupsi oleh sejumlah oknum pennyelenggara pemilihan.

“Saya sangat prihatin kondisi saat ini. Saya minta kepolisian dan kejaksaan untuk menunggu laporan. Kami dari GMPK mendukung penuh penegakan hukum di Lampura. Saya minta segera Sekertaris Panwaslu, dan pejabat penting terkait, agar segera diperiksa, Sebab jika anggaran pemilihan sudah dikorupsi akan menciptakan pemimpin yang korup,”pungkasnya.

Sumber lain juga, mengatakan oknum Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, diduga kuat ikut serta korupsi dana Panwaslu Kabupaten Lampung Utara. Menurut narasumber, sejak menjabat sekertaris Panwaslu, oknum tersebut membeli failitas pribadi seperti mobil dan rumah.

“Baru-baru ini Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, telah membeli sebuah unit mobil dan rumah. Dana Panwaslu diduga untuk ajang korupsi,”ungkap narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya.

Seperti kita ketahui pada pemberitaan sebelumnya, Anggaran Panitia  Pengawas Pemilu ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura),  untuk kegiatan Pilkada Tahun 2018, sejumlah Rp12 miliar lebih diduga di Mark-Up alias dikorupsi oleh sejumlah oknum anggota panwas kabupaten setempat.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya serta data yang diperoleh dari Panwaslu setempat menjelaskan,  diduga kuat anggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Utara, di Korupsi. Modusnya masih kata narasumber, pihak pengurus Panwas disinnyalir telah me-Mark_Up anggran oprasional untuk kegiatan panwas.

“Mudus yang dilakukan oleh pihak paniti Panwas yaitu dengan cara me-Mark-Up anggaran. Seperti contoh pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas serta biaya makan minum. Yang bener aja sejak bulan November Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, anggaran yang ada sudah habis sekitar Rp5 miliar lebih,”beber narasumber, pada Rabu (7/3/2018).

Narasumber menduga jika, anggaran Panwaslu telah dikorupsi olah sejumlah oknum anggota Panwaslu untuk memperkaya diri. “Dugaan kuat dana tersebut telah dikorupsi oleh sejumlah oknum pengurus untuk memperkaya diri,”tegasnya.

Terpisah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Panwaslu Lampura semakin kuat, saat sejumlah awak media beberapa waktu lalu akan mengkonfirmasi terkait masalah tersebut, mendapat perlakuan yang tidak mennyenangkan dari pihak Panwaslu.

Dengan kondisi tegang serta gelisah, Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, diduga menghalangi tugas wartawan yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Panwaslu kabupaten setempat, Zainal Bahtiar.

Bahkan, situasi pada saat itu sempat gaduh, antara awak media. Sejumlah wartawan menilai selain dugaan korupsi pihak Panwaslu juga telah melanggar UU Pokok Pers Tahun 1999, serta kode etik jurnalistik.

”Kami sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Sekretaris panwas (Indra. red) itu. Sekarang ini, sudah memasuki zaman keterbukaan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Apalagi, sampai menghalang-halangi tugas wartawan yang dilindungi oleh undang-undang.  Tindakan menghalangi wartawan menjalankan tugasnya sudah masuk ranah hukum sehingga, sikap tersebut memiliki efek hukum. Sesuai dengan pasal 18, ayat 1, UU 40 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau dengan sengaja melarang maka ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta,” kata Jimi Irawan, dikutip dari laman Harian Sumatra.com, pada (22/2/2018).

Terpisah pula, hingga berita ini diturunkan Ketua Panwaslu, Kabupaten Lampung Utara, Zainal Bahtiar, belum bisa untuk dimintai keterangan terkait, dugaan korupsi dana Panwas dan dugaan melawan hukum UU Pokok Pers, No. 40 Tahun 1999. Bahkan saat dihubungi melalui nomor telponnya, 085269857xxx meski aktif tidak diangkat. Bersambung Episode : 4.(Red).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY