Takut di Bui, Kepala Desa Rame Rame Tolak Dana Desa

0
2634
ilustrasi

MESUJI (Pena Berlian Online) – Keberadaan Dana Desa selaku program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mensejahterakan serta pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan nampaknya Juga menimbulkan polemik bagi sebagian kepala desa.

Hal tersebut dipicu dengan ketatnya pengawasan dari berbagai pihak yang terkait dalam pengawasan program Dana Desa atau DD tersebut. Sebagai mana penuturan Sujoko yang juga Kepala Desa Kebon Dalem Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji tersebut menyatakan, bahwa semua kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Way Serdang menolak Dana Desa lantaran dipicu rasa ketakutanya kepada pihak kepolisian.

“Menurut teman – teman Kepala Desa banyak sudah yang di datangi oleh pihak Tipidkor, kami takut nasib kami seperti Narto yang sekarang udah di penjara karena kesalahan administratif yang seharusnya pihak Tipidkor bisa bekerja sesuai prosedur tanpa harus langsung comot begitu saja, ” terang Joko saat di konfirmasi oleh awak media pada hari Kamis (08/03/2018) via Ponsel.

Saat disinggung berapa jumlah kepala desa yang sudah di datangi pihak kepolisian terkait dana desa tersebut, Sujoko yang juga ketua Apdesi Kecamatan Way Serdang ini menjelaskan, dari dua puluh desa yang berada di lingkup Kecamatan Way Serdang terdapat empat kepala desa yang telah di datanya oleh pihak kepolisian terkait Dana Desa.

“Kalau saya sendiri sih belum pernah Tipidkor datang ke tempat saya, namun menurut info dari rekan rekan kepala desa, ada empat desa yang kepala desanya pernah didatangi oleh kepolisian, ini sangat membuat kami tidak nyaman,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa Dana Desa sejak 2015 belum pernah ada permasalahan,
bahkan dirinya juga mengakui hanya baru baru ini pihak Tipidkor melakukan pemeriksaan.

“Iya, dana desa itu sejak tahun 2015 nggak pernah ada kendala, hanya baru tahun ini banyak kawan kami yang didatangi, bahkan ada satu kawan kami yang sudah masuk penjara, sebenarnya polisi nggak perlu begini lah, kalau hanya kesalahan administratif kan bisa di benahi, nyatanya bangunan fisiknya juga ada, kan ada aturanya nota kesepahamanya juga dari tiga menteri dengan Kapolri juga, ” paparnya.

Ditanya apakah unit Tipidkor hanya menanya tentang dana desa atau dana dana yang lain, Joko mengakui bahwa berdasarkan keterangan rekan – rekan sejawatnya pihak Tipidkor juga menanyakan dana lain.

“Kalau menurut kawan kawan kepala desa, katanya pihak Tipidkor bukan hanya menanya tentang dana desa saja, mereka juga menanya tentang dana APBD juga, cuma tiga orang kok mas yang datang, itu lho orangnya yang kecil kecil,” jelasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Camat way serdang I komang Sutiaka Menyatakan, bahwa, pihak Tipidkor seharusnya melakukan kordinasi dengan pihak inspektorat dan juga bupati Mesuji.

“Teman teman kepala desa ini pada takut karena sudah ada satu Kades yang masuk penjara, seharusnya pihak Tipidkor melakukan kordinasi dulu dengan inspektorat atau PMD, dan lagi polisi tidak bisa melakukan penangkapan kepala desa terkait Dana Desa ini tanpa persetujuan Bupati, kita kan sudah menandatangani MoU tentang dana desa, dimana pengawasanya melibatkan beberapa unsur baik dari kepolisian maupun TNI, ” terang camat tersebut kepada awak media.

Diketahui, bahwa terdapat 20 kepala desa di Kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji menolak Dana Desa (DD) tahun 2018. Penolakan tersebut tertuang dalam surat APDESI Kecamatan Way Serdang nomor 140/001/APDESI/MSJ/III/2018 yang ditujukan kepada Menteri Desa, cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alasan yang dikemukakan dalam surat pernyataan tersebut sehubungan dengan kasus yang menimpa Kepala Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang
dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2016 dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mesuji terhadap beberapa kepala desa yang dicari-cari kesalahannya.(*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY