Sidang Kasus Korupsi Mantan Bupati Mesuji, Seret Nama Bupati Lamteng

0
960

Bandar Lampung (Pena Berlian Online)-Setelah nama mantan petinggi Polda Lampung, muncul di persidangan dalam kasus feeproyek Mesuji yang melibat Bupati Mesuji Khamami, saksi untuk terdakwa Sibron Azis dan Kardinal dari PT Subanus Group, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (29/4/2019), kembali menyebut nama Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, sebagai pemenang tender.

Saksi untuk terdakwa Sibron Azis dan Kardinal dari PT Subanus Group mengatakan, Loekman menjadi salah satu pemenang paket proyek di Kabupaten Mesuji. Pada sidang pada 15 April 2019 lalu, nama Loekman juga muncul disebut saksi Jepri Herlangga, yang merupakan anggota kelompok kerja (pokja).

Dilangsir lampung.rilis.id, nama Bupati Lampung Tengah Loekman dalam sidang kembali tersebut berawal dari pertanyaan JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ariawan, kepada saksi. JPU bertanya soal daftar nama-nama pemenang proyek. Saksi dimaksud adalah Kasi Jalan Dinas PUPR Mesuji, Luthfi Mediansyah, yang merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) peningkatan jalan.

Lalu, Farikh Basawad alias Paying, mantan pegawai honorer PUPR Mesuji merangkap sopir pribadi Bupati Mesuji (nonaktif) Khamami. Terakhir, Maidarmawan, pemenang tender Mesuji yang kesehariannya adalah pengusaha bakso. “Saksi coba jelaskan kenapa ada list nama-nama Kejari, Kejati, Polda, Taufik Lamteng, dan Loekman?” tanya JPU.

Saksi Luthfi kemudian menjawab, ”Itu semua nama-nama pemenang proyek yang saya terima dari Wawan Suhendra (Sekretaris Dinas PUPR Mesuji). Jawaban tersebut membuat JPU tak puas. Dan kembali mengejar. “Itukan instansi pemerintahan, kenapa bisa jadi pemenang proyek?”Luthi tak dapat memberikan keterangan secara merinci. “Saya enggak tahu. Tapi yang saya tahu yang ngerjain proyek itu perusahaannya Pak Sibron,” tuturnya.

Pekan Depan Khamamik Bersaksi

Kesaksian Lutfi Mediansyah selaku Kasi Jalan Dinas PUPR Mesuji merangkap PPTK peningkatan jalan dianggap belum bisa memberi menjelaskan terkait aliran proyek. Jaksa KPK Ariawan menilai keterangan Lutfi terkait sejumlah proyek yang dikerjakan instansi negara tidak jelas.

“Itu kan tadi tidak jelas. Jadi hakim juga sudah mengklarifikasi, dan dijawab JPU bahwa itu tidak bisa dikatakan dikerjakan oleh polda, oleh kejaksaan,” kata Ariawan setelah persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 29 April 2019. “Jadi kami harus mendalami, dan keterangan itu masih bersifat satu. Jadi mendalami fakta-fakta yang ada,” imbuhnya.

Saat disinggung kehadiran saksi kunci Bupati Mesuji Khamami dalam persidangan minggu depan untuk membuka aliran proyek, Ariawan tak berkomentar secara rinci. “Ya nanti kita lihat dulu. Yang jelas, kita tahu alirannya kayak tadi, bahwa aliran proyek Mesuji ini sudah diatur dan sudah ada plotting,” ungkapnya. “Kemudian plotting itu dilaksanakan dan proyek tersebut disematkan fee bagi para kontraktor yang disediakan,” lanjutnya

Ariawan menjelaskan, Khamami berada dalam posisi sebagai penerima bersama adiknya, Taufik Hidayat. “Dari situ kita bisa lihat titiknya, dan sudah dijelaskan oleh Lutfi memang ada pengadaan oleh e-proc (e-procurement: proses pengadaan proyek yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi). Tapi, itu hanya sebuah proses formalitas karena sebelum tender sudah mengetahui yang menang. Ini hal yang biasa bahwa adanya e-proc tetap masih bisa dicurangi,” tandasnya.

Kuasa hukum Sibron Aziz, Luhut Simanjuntak, enggan berkomentar terkait kesaksian Lutfi mengenai slot proyek polda yang dikerjakan kliennya. “Kalau terkait catatan Polda itu kami tidak memberi komentar. Yang jelas, Haji Sibron tidak mengetahui plotting kepada polda yang kemudian diberikan ke Haji Sibron,” sebutnya.

Saat disinggung apakah kunci jawaban ada di Khamami, Luhut meminta untuk mendengarkan kesaksian langsung dari Khamami, “Rencananya minggu depan (Khamami) dihadirkan. Kita dengarkan kesaksiannya,” tandasnya (SL/Rls)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY