Lagi-Lagi…! Mobil Bantuan Kementrian PDT, Diduga Digelapkan Kelompok Tani Jaya

0
325
fOTO ILUSTRASI MOBIL BANTUAN

Lampung Utara ( Pena Berlian Online)–Lagi-lagi mobil bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), bersumber dari dana APBN Tahun 2010, diduga kuat digelapkan oleh oknum Ketua Kelompok  Tani Jaya, Dusun Bumi Jaya, Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat.

Terungkapnya kasus tersebut, berawal dari pengakuan sejumlah narasumber, jika mobil bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), pada Tahun 2010 lalu, Jenis Kendaraan Truck Yoyota/Dyna 110 ET, BE 9019 JZ, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Diduga kuat mobil bantuan telah dipindah tangankan, alias dijual.

“Sudah lama mobil bantuan Kelompok Tani Jaya, tidak kelihatan lagi. Mungkin mobil tersebut saat ini sudah dijual kepada pihak lain,”ungkap salah satu narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya, beberapa waktu lalu.

Terpisah, beberapa kali awak media ini menghubungi pihak ketua kelompok Tani Jaya, namun selalu tidak ada ditempat. Diduga kuat oknum ketua kelompok sengaja menghindari awak media.

Ditemui secara terpisah pula, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Lampung Utara, Basirun membenarkan jika pada Tahun 2010,2011 dan 2012 pihaknya telah mennyerahkan bantuan berupa mobil dari Kementrian PDT. Namun masih kata Basirun setelah mobil tersebut diserahkan kepada pihak kelompok tani hingga saat ini sudah tidak ada lagi laporan dari para ketua kelompok penerima bantuan.

Basirun juga mengatakan, bantuan mobil yang diberikan kepada pihak kelompok tani tersebut ada dua macam hibah, salah satunya berbentuk hibah lepas, Hibah tersebut lanjut Basirun setelah diserahkan kepada pengurus kelompok tani maka hak sepenuhnya dalam mengelola menjadi tanggungjawab para kelompok tani, bukan tanggungjawab lagi pihak perhubungan.

“Namun bentuk hibah lepas ini, pihak kelompok tani tetap harus berkoordinasi kepada pihak Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa ( PMD), sebab bantuan tersebut berasal dari Kementrian PDT,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD, saat dikonfirmasi terkait bantuan mobil dari Kementrian PDT, justru kaget. Sebab masih kata Kepala Dinas justru pihaknya selama ini baru tau ada bantuan dari kementrian.

“Bahkan pihak kelompok tani yang menerima bantuan mobil juga hingga saat ini tidak ada laporan kepada kami,”kata Kadis PMD, pada Kamis ( 1/3/2017).

BERITA SEBELUMNYA :

oknum Ketua Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ), Baru Sejahtera, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), diduga kuat gelapkan bantuan mobil bantuan dari Kementrian Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal ( PDT), Tahun 2010 lalu.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi yang diperoleh, media Penaberlian.com, bahwa bantuan mobil milik Gapoktan Baru Sejahtera, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, sudah tidak tau keberadaannya. Menurut sejumlah narasumber mobil tersebut saat ini sudah dipindah tangankan alias dijual.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan oknum ketua kelompok dan pihak kepala desa belum bisa ditemui dan diminta tanggapan.

Berdasarkan data yang diperoleh, pennyerahan bantuan mobil tersebut tertuang pada surat keputusan, Bupati Lampung Utara, Nomor : B/406/14-LU/HK/2013, tanggal 30 Desember 2013, tentang penerimaaan hibah Moda Transportasi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Tahun 2010,2011 dan 2012, Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan data pula, terhitung sejak tahun 2010 hingga 2012, bantuan hibah dari Kementerian PDT itu mencapai sembilan unit kendaraan. Rinciannya, tahun 2010 sebanyak empat unit kendaraan, tahun 2011 sebanyak dua unit, dan tahun 2012 sebanyak tiga unit kendaraan.

Sedangkan untuk Gapoktan Baru Sejahtera, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampura, pada Tahun 2010 lalu mendapat bantuan jenis kendaraan, Truck Yoyota/Dyna 110 ET, BE 9017 JZ. Namun kenderaan bermotor tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Terpisah, sejumlah elemen masyarakat meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut Kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bantuan tersebut telah dipindah tangankan atau diujual maka masyarakat meminta untuk memberikan sanksi hukum yang berlaku yakni jebloskan dipenjara.

“Sebab berdasarkan aturan bantuan mobil itu untuk keperluan masyarakat melalui kelompok tani, yang tidak boleh dijual atau untuk kepentingan pribadi,”tegas salah satu narasumber yang enggan ditulis namannya. Bersambung Edisi : 4.(Tim).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY