Klarifikasi Kepala Disdikbud Lampura, Suandi Terkait Dugaan Korupsi DAK 2017

0
634
Kadisdikbud-Lampura ( Foto Ist).

KOTABUMI ( PENA BERLIAN ONLINE)-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbut), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura ), Suandi, S.Pd,.MM, sampaikan klarifikasi terkait dugaan Korupsi DAK pada Tahun 2017, senilai Rp1,6 miliar, serta pungutan liar (Pungli).

Melalui pesan singkat via SMS, Kadisdikbud Lampung Utar, Suandi, S.Pd,.MM mengatakan jika pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2017 telah terlaksana sesuai dengan aturan dan Juknis.

“Semua isu itu tidak benar adanya setoran ke dinas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada bawahannya dengan mengatasnamakan perintah atasan, itu tidak benar sama sekali dan ini terbukti dari hasil Cross Check di lapangan”,ujar Suwandi.

Suandi juga mengatakan, pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang diperuntukan sekolah penerima bantuan saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah yang menerima bantuan DAK tahun 2017 sekabupaten setempat.

Menurut Suandi, pembangunan sekolah melalui bantuan DAK sudah tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah dasar (SD) se-Lampung Utara.Terbukti dari hasil Monitoring Tim Disdik yang turun langsung ke lapangan meninjau langsung ke titik lokasi Sekolah-sekolah penerima bantuan DAK, Hasilnya sesuai dengan prosedur / aturan yang telah ditentukan.

“Pembangunan DAK sudah terlaksana sesuai dengan Juklak dan Juknis.  Saat Pelaksanaan saya sudah memerintahkan PPK dan PPTK untuk mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima bantuan DAK/Blog Grant, dalam rangka sosialisasi agar pekerjaan sesuai dengan Juklak dan Juknis. Apabila terjadi permasalahan dilapangan, harus segera dilaporkan kepada pihak atasan agar pekerjaan terlaksana sesuai aturan yang ada”,tegas Suandi melalui via telpon pada ( 26/2).

Hal yang sama dikatakan Kasi Sarana dan Prasarana ( Saspras ) Oman Komarudin, SE, juga melakukan klarifikasi melalui telpon genggamnya, atas dugaan dirinya menerima setoran itu tidak benar.

“Saya tidak pernah menerima perintah dari atasan(Kadis)untuk menerima setoran dari Kepala sekolah yang mendapat bantuan dan saya juga tidak pernah mengambil atau meminta kepada kepala sekolah uang setoran DAK, dan saya berani menjamin bahwa itu tidak benar”, Senin ( 26/2/2017)

Menurut Oman, Membenarkan jika pernah mengumpulkan sejumlah kepala sekolah penerima bantuan DAK, namun pertemuan tersebut atas perintah dari atasannya  dalam rangka sosialisai atau Monitoring dan Evaluasi (Monev) agar pelaksanaan DAK sesuai aturan dan Juknis.

“Benar saya mengundang seluruh kepala sekolah dalam rangka sosialisai dan monev, sekali lagi saya tegaskan tidak ada perintah dari atasan untuk memungut setoran”,kata Oman. (Red).

Catatan Redaksi :

Dengan dimuatnya berita klarifikasi serta hak jawab ini, maka secara otomatis sudah tidak ada permasalahan dengan kedua belah pihak atau pihak redaksi. Jika dikemudian hari timbul permasalahan yang baru sudah bukan lagi menjadi tanggung Pihak Redaksi Pena Berlian Online.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY