Episode 11 : Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor UPTD Disdik Lampura, Kerugian Negara Diperkirakan Rp600 Juta

0
242

Lampung Utara ( Pena Berlian On line)- Dugaan Korupsi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Tahun 2016, senilai Rp1,6 miliar, Negara disinnyalir mengalami kerugian mencapai Rp600 Juta.

Pasalnya anggaran sejumlah Rp1,6 miliar tersebut, hannya dialokasikan untuk pembangunan rehab gedung UPTD Kecamatan Bukit Kemuning dan Sungkai Barat, sejumlah Rp669.910.000. Sementara untuk anggaran Konsultan perencanaan dan pengawasan idialnya jika diangggarkan 10 persen dari pagu anggaran yang ada hannya menghabiskan biaya sekitar Rp300 juta.

“Sedangkan untuk pajak PPH dan PPN 12,5 persen sekitar Rp120 juta. Jadi total pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan hannya senilai Rp1 miliar. Sisanya sekitar Rp600 juta diduga kuat dikorupsi oleh sejumlah oknum Disdikbud Kabupaten Lampung Utara, untuk memperkaya diri,”Hal ini disampaikan oleh pengurus Koalisi lembaga Bersatu, Provinsi Lampung, Jumadias, saat dimintai tanggapan terkait masalah tersebut pada Minggu (25/2/2018).

Jumadias mendesak kepada aparat penegak hukum agar secepatnya turun kebawah untuk melakukan pennyelidikan dan pennyidikan dugaan korupsi, pembangunan gedung UPTD Kecamatan Bukit Kemuning dan Sungkai Barat, yang terkesan pemborosan dana APBD Disdikbud Lampungutara Tahun 2016, Notabenenya adalah uang dari pajak masyarakat.

“Jika ini dibiarkan saya hawatir praktik korupsi seperti ini akan terus terjadi di kabupaten setempat. Lembaga kami juga dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Lampung, serta pemerintah terkait,”tegas Jumadias.

Terpisah, kejadian ini juga mendapat sorotan dari sejumlah elemen tokoh masyarakat Lampung. Salah satunya datang dari Gunawan Handoko. Gunawan Handoko merasa ada kejanggalan apabila untuk perencanaan dan pengawasan lebih besar dari anggaran konstruksi.

“Rasanya kok janggal apabila dana untuk perencanaan dan pengawasan lebih besar dari anggaran konstruksinya. Karena standar biaya perencanaan dan pengawasan sudah ada berdasarkan billing rate, artinya tidak bisa direkayasa. Kecuali jika PPK siap masuk penjara,”katanya, ,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (25/2/2018).

Halsenada juga diungkapkan oleh pakar bagian konsultan dan pemborong, Sofyan Subing. Dia mengatakan perencanaan dan pengawasan itu hannya 7 persen dari pagu, kalau di atas Rp1 miliar bahkan hannya 5 persen.

“Perencanaan dan pengawasan itu hanya 7% dari pagu, kalau di atas Rp1 miliar, bisa hanya 5%, kan bayar gambar dan rab di perencanaan, terus mengawasi pelaksanaan sesuai gak dengan RAB”pungkasnya.(Red).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY