Dugaan Korupsi Panwaslu Lampura Rp12 M, Aparat Penegak Hukum Diminta Mengusut Hingga Tuntas

0
928
Ilustrasi dana Panwaslu (Foto Ist).

LAMPUNG UTARA ( PENA BERLIAN ONLINE) – Dugaan korupsi dana oprasional Panitia Pengawan Pemilu (Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2018, senilai Rp12 miliar lebih mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen masyarakat mendesak pihak aparat penegak hukum agar mengusut kasus ini hingga tuntas.

Desakan itu salah satunya datang dari Ketua Posko Perjuangan Rakyat ( Pospera), kabupaten setempat, Juaini Adami. Juaini meminta kepada aparat penegak hukum yakni, pihak kepolisian serta kejaksaan agar melakukan pennyelidikan serta pennyidikan atas dugaan korupsi dana Panwaslu Kabupaten Lampung Utara.

“Jika benar informasi yang saya terima adanya dugaan korupsi dana Panwas Lampung Utara, saya minta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan segera melakukan pennyelidikan dan pennyidikan terkait masalah tersebut. Sebab uang yang digunakan untuk biaya oprasional panwas adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,”tegas Juaini.

Juaini juga mengaku, sudah mendapat informasi adanya dugaan korupsi pada Panwaslu Lampura. Bahkan dia juga telah melakukan Pulbaket dan Puldata untuk membantu aparat penegak hukum sebagai bukti awal melakukan pennyelidikan.

“Saya memang  beberapa waktu lalu sudah mendengar isu dugaan korupsi pada Panwas Lampura. Bahkan saya sudah melakukan pulbaket dan puldata terkait masalah tersebut. Yang saya sayangkan kenapa pihak panwaslu terkesan tidak transfaran dalam penggunaan dana Panwas,”Katanya.

Dia juga mengatakan, saat ini pihak panwas terkesan menghindar dari awak media dan ormas. Jika tidak ada kesalahan kata dia kenapa harus terkesan menghindar dan sulit untuk ditemui ketua panwasnya yakni, Zainal Bahtiar.

“Saya minta secara tegas kepada Ketua Panwaslu, Zainal Bahtiar untuk transfaran dalam melaksanakan tugas,”tambah Juaini.

Juaini menambahkan, pihaknya juga pernah mendapat laporan dari sumber orang panwas jika penggunaan anggaran terkesan tidak transfaran. Seperti contaohnya pengadaan enam unit mobil pentaris, perjalanan dinas dan uang makan minum serta ATK selama bulan November 2017-Februari 2018 sudah mengahbiskan anggaran Rp5 miliar lebih.

“Sepertinya kalau hannya untuk perjalanan dinas dan sewa rental mobil dan untuk makan minum dalam waktu empat bulan kok sudah menghabiskan anggaran lima miliar alangkah borosnya pihak panwas. Saya menduga telah terjadi Mark-UP anggaran pada pihak panitian panwaslu Lampura,”katanya.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H, saat dimintai tanggapan terkait masalah tersebut, melalui via telponnya meski aktif tidak ada balasan.

BERITA SEBELUMNYA :

Anggaran Panitia  Pengawas Pemilu ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura),  untuk kegiatan Pilkada Tahun 2018, sejumlah Rp12 miliar lebih diduga di Mark-Up alias dikorupsi oleh sejumlah oknum anggota panwas kabupaten setempat.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya serta data yang diperoleh dari Panwaslu setempat menjelaskan,  diduga kuat anggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Utara, di Korupsi. Modusnya masih kata narasumber, pihak pengurus Panwas disinnyalir telah me-Mark_Up anggran oprasional untuk kegiatan panwas.

“Mudus yang dilakukan oleh pihak paniti Panwas yaitu dengan cara me-Mark-Up anggaran. Seperti contoh pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas serta biaya makan minum. Yang bener aja sejak bulan November Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, anggaran yang ada sudah habis sekitar Rp5 miliar lebih,”beber narasumber, pada Rabu (7/3/2018).

Narasumber menduga jika, anggaran Panwaslu telah dikorupsi olah sejumlah oknum anggota Panwaslu untuk memperkaya diri. “Dugaan kuat dana tersebut telah dikorupsi oleh sejumlah oknum pengurus untuk memperkaya diri,”tegasnya.

Terpisah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Panwaslu Lampura semakin kuat, saat sejumlah awak media beberapa waktu lalu akan mengkonfirmasi terkait masalah tersebut, mendapat perlakuan yang tidak mennyenangkan dari pihak Panwaslu.

Dengan kondisi tegang serta gelisah, Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, diduga menghalangi tugas wartawan yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Panwaslu kabupaten setempat, Zainal Bahtiar.

Bahkan, situasi pada saat itu sempat gaduh, antara awak media. Sejumlah wartawan menilai selain dugaan korupsi pihak Panwaslu juga telah melanggar UU Pokok Pers Tahun 1999, serta kode etik jurnalistik.

”Kami sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Sekretaris panwas (Indra. red) itu. Sekarang ini, sudah memasuki zaman keterbukaan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Apalagi, sampai menghalang-halangi tugas wartawan yang dilindungi oleh undang-undang.  Tindakan menghalangi wartawan menjalankan tugasnya sudah masuk ranah hukum sehingga, sikap tersebut memiliki efek hukum. Sesuai dengan pasal 18, ayat 1, UU 40 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau dengan sengaja melarang maka ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta,” kata Jimi Irawan, dikutip dari laman Harian Sumatra.com, pada (22/2/2018).

Terpisah pula, hingga berita ini diturunkan Ketua Panwaslu, Kabupaten Lampung Utara, Zainal Bahtiar, belum bisa untuk dimintai keterangan terkait, dugaan korupsi dana Panwas dan dugaan melawan hukum UU Pokok Pers, No. 40 Tahun 1999. Bahkan saat dihubungi melalui nomor telponnya, 085269857xxx meski aktif tidak diangkat. Bersambung Episode : 3.(Red).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY