DPRD Lambar Ajukan Raperda Inisiatif

0
212
( foto ilustrasi)

Lampung Barat(PBO)-Sebagai langkah pertama menaikan tunjangan dan pendapatan, DPRD Lampung Barat melalui badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota pada rapat paripurna yang dihadiri Bupati Mukhlis Basri, Selasa (25/7).

Ketua Bapemperda DPRD Lampung Barat, Dadin Ahmadin dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 149, dapat dijelaskan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran atau budgeting dan fungsi pengawasan atau controlling.

Terkait dengan fungsi legislasi tersebut, kata dia, dimana dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 150, bahwasanya salah satu tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPRD yaitu membentuk dan mengajukan suatu perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Sebagai langkah konkret, atas nama lembaga legislasi dan melihat peluang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut maka DPRD Lampung Barat merumuskan, menyusun, dan mengajukan Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,” ujar Dadin.

Menurut dia, proses pembentukan perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realita yang ada dalam masyarakat. Realita tersebut bisa berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada, maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

“Dimana hasil yang paling utama dalam proses pembentukan hukum adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sehingga untuk keperluan tersebut, suatu produk hukum haruslah sangat mapan kandungan, kelayakan subtansialnya,” kata dia.

Mengenai kedudukan hak keuangan dan administratif  pimpinan dan anggota DPRD, telah diatur dalam pasal 177 ayat (1) UU nomor 23 tentang pemerintah daerah yang menyatakan, pimpinan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler juga dalam pasal 178 ayat (1) bahwa pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif senada dengan pengaturan tersebut dalam pasal 372 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPRD.

“Ada banyak hak-hak keuangan yang diperloleh pimpinan dan anggota DPRD ketika sedang menjabat ataupun selesai masa jabatannya berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD perlu diakomodir ke dalam perda. Guna memberikan pedoman dan pengaturan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,” jelasnya.

Karenanya, lanjut Dadin, menjadi sebuah kebutuhan saat ini untuk membuat regulasi mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Lambar berupa payung hukum pengaturan perda yang mengatur tentang hal tersebut(Rls)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY