Diduga Berkas Mandek di Bupati, Masyarakat Akan Menggeruduk Pemkab Lamteng

LAMPUNGTENGAH ( PENA BERLIAN ONLINE)– Dinilainya lambatnya penanganan kasus Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Kabupaten (Pemkab) Lampungtengah, ratusan masyarakat , kampung Payung Makmur, kecamatan setempat dan LSM LPAB direncanakan akan menggeruduk kantor Bupati Kabupaten setempat. Aksi tersebut diperkirakan akan digelar pada 22 September mendatang.

Ketua koordinator demontrasi yang juga menjabat sebagai Ketua LSM LPAB, Sofyan ST, saat menghubungi kantor berita Pena Berlian Online pada (7/9/2019) mengatakan, aksi damai untuk yang kedua kalinya ini dilakukan mengingat lambatnya proses penegakkan hukum di Kabupaten Lampungtengah.

“Mewakili masyarakat Kampung Payung Makmur, kami rencana akan menggelar aksi damai bersama ratusan warga untuk menuntut kepastian hukum terkait pengaduan dugaan korupsi Kepala Kampung setempat yang sudah dinyataan oleh pihak audit inspektorat telah ditemukan puluhan pelanggaran yang sudah diakui oleh kepala kampung setempat,”tegasnya.

Sofyan juga mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak Inspektorat berkashasil audit sudah diserahkan kepada Bupati Lampungtengah sekitar dua bulan yang lalu, namun hingga saat ini berkas tersebut belum turun dan dilimpahkan kepada pihak kajari setempat.

“Kami tidak akan pulang sebelum memastikan berkas tersebut ditandatangani oleh pak bupati serta dilimpahkan kepada pihak Kajari. Kami akan bermalam di halaman pemkab lamteng,”kata Sofyan.

Terpisah, pihak Inspektorat, bagian Irban 2, Yasir saat dikonfirmasi membenarkan jika berkas audit sudah dilimpahkan kepada Bupati Lampungtengah pada bulan agustus lalu.

“Sampai kemarin informasi dari bagian TU masih belum turun dari bupati. Tenang aja bang saya monitor terus kok,”tegas Yasir pada (8/26/2019).

Seperti kita ketahui berita sebelumnya :

Pihak Inspektorat telah menemukan 100 lebih pelanggaran dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2017 s/d 2018, yang dilakukan oleh oknum kepla Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampungtengah.

“Secepatnya hasil audit yang telah ditandatangani atau diakui Oleh Kakam, Zimamul Waffa dalam waktu satu minggu akan di limpahkan ke Kejksaan Negri Lampung Tengah,” ungkap Yasir Irban II, Inspektorat Lamteng, Senin (28/7/2019).

Sebelumnya ratusan masyarakat Kampung Payung makmur dan sekitarnya, menyampaikan orasi minta Kepla Kampung Payung Makmur, Zimamul Waffa ditangkap.

“Tangkap Zimamul Wafa. Ia diduga telah meresahkan warga. Zimamul wafa diduga kuat telah korupsi dana desa,” ujar suparno warga kampung setempat.

Sementara itu, ketua Koordinator aksi damai, Sofyan mengancam pihak kejaksaan negeri Lamteng jika kasus ini tidak terselesaikan, pihaknya akan mengerahkan masa lebih besar lagi.

“Tolong pak Jaksa dan Bupati Serta inspektorat. Laporan kami sudah lama masuk, dan sudah jelas ada bukti pelanggaran pidana korupsi kenapa terkesan diulur-ulur seolah olah kasus ini ada permainan,” ujar Sofyan.

Sofyan juga minta kepada Kajari agar secepatnya menangkap Zimamul Wafa agar kasus ini tidak berlarut-larut. “Saya minta pihak Kajari secepatkan Tangkap zimamul Wafa dan jebloskan kepenjara. Sebab pihak Inspektorat sudah menemukan 100 lebih pelanggaran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung Makmur,” pungkas Sofyan.

Demo di Kejari Lamteng, Warga Minta Kakam Diadili

Kasus penyimpangan ADD di Kampung Payungmakmur, dilanjutkan masyarakat dengan ngelurug ke Kejari Lampung Tengah, Senin (29/7). Didampingi LSM LPABMM, mereka minta kakam Payungmakmur diadili.

Tidak hanya itu, massa juga meminta Polres Lamteng menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan ADD Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, dan Kampung Padangratu, Kecamatan Padangratu.

Dalam orasi pengunjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP Lamteng juga menilai bupati kurang tanggap terkait masalah ini Inspektorat dinilai menutup-nutupi kesalahan kepala kampung.

Bahkan pengunjuk rasa juga meminta Kakam Gedungaji, Kecamatan Anakratu Aji; Kakam Sidodadi, Kakam Timbulrejo, dan Kakam Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo; Kakam Rantaujaya Ilir dan Kakam Rantaujaya BK 5, Kecamatan Putrarumbia; serta Kakam Wayakrui, Kecamatan Kalirejo, diperiksa terkait penggunaan ADD.

Masih kata Sofyan, selaku koordinator lapangan, unjuk rasa menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan ADD yang belum ada tindak lanjut. “Kita desak kejari dan polres menindaklanjuti laporan yang sudah dilayangkan. Terutama dugaan penyimpangan ADD oleh Kakam Payungmakmur. Jika tak ditindaklanjuti, kita akan mengerahkan massa lebih besarz,” kata dia.

Hasil pertemuan dengan pihak kejaksaan, kata Sofyan, katanya masih menunggu laporan dari Inspektorat. “Pihak kejari masih menunggu laporan dari Inspektorat. Inspektorat sudah menurunkan tim untuk meneliti kerugian negara. Tapi, masih dianggap belum sesuai,” ujarnya.

Karena itu, kata Sofyan, atas nama masyarakat meminta pihak kejaksaan segera menindaklanjuti laporan ini. “Kita minta kejaksaan dan polres untuk cepat, tanggap, dan sigap menindaklanjuti laporan ini. Hari ini, kita juga meyerahkan laporan tujuh kampung agar diperiksa penggunaan ADD-nya,” ungkapnya.

Sedangkan Kajari Lamteng Edi Dikdaya menyatakan pihaknya akan mempelajari laporan yang telah disampaikan. “Kita akan pelajari laporannya. Apakah ada kerugian negara dalam penggunaan ADD? Kita akan proses,” katanya.

Dalam pemeriksaan ADD, kata Edi, yang menilai kerugian negara adalah Inspektorat. “Kita tunggu laporan Inspektorat. Sekarang ini untuk ADD, bukan BPKP lagi yang melihat kerugian negaranya. Tapi, pihak Inspektorat. Jadi laporan yang kita terima belum bisa disimpulkan. Kalau indikasi dari asumsi-asumsi kerugian negara ada. Tapi, kita butuh bukti yang konkret,” tegasnya. (Iswan/Rita)

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *