Anggaran Panwaslu Lampura Rp12 M, Diduga Dikorupsi

0
1022
Pelantikan Anggota Panwaslu, Kabupaten Lampung Utara ( Foto Ist).

Lampung Utara ( Pena Berlian Online )- Anggaran Panitia  Pengawas Pemilu ( Panwaslu), Kabupaten Lampung Utara ( Lampura),  untuk kegiatan Pilkada Tahun 2018, sejumlah Rp12 miliar lebih diduga di Mark-Up alias dikorupsi oleh sejumlah oknum anggota panwas kabupaten setempat.

Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengakuan sejumlah narasumber yang minta dirahasiakan idetitasnya serta data yang diperoleh dari Panwaslu setempat menjelaskan,  diduga kuat anggaran Panwaslu Kabupaten Lampung Utara, di Korupsi. Modusnya masih kata narasumber, pihak pengurus Panwas disinnyalir telah me-Mark_Up anggran oprasional untuk kegiatan panwas.

“Mudus yang dilakukan oleh pihak paniti Panwas yaitu dengan cara me-Mark-Up anggaran. Seperti contoh pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas serta biaya makan minum. Yang bener aja sejak bulan November Tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, anggaran yang ada sudah habis sekitar Rp5 miliar lebih,”beber narasumber, pada Rabu (7/3/2018).

Narasumber menduga jika, anggaran Panwaslu telah dikorupsi olah sejumlah oknum anggota Panwaslu untuk memperkaya diri. “Dugaan kuat dana tersebut telah dikorupsi oleh sejumlah oknum pengurus untuk memperkaya diri,”tegasnya.

Terpisah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota Panwaslu Lampura semakin kuat, saat sejumlah awak media beberapa waktu lalu akan mengkonfirmasi terkait masalah tersebut, mendapat perlakuan yang tidak mennyenangkan dari pihak Panwaslu.

Dengan kondisi tegang serta gelisah, Sekretaris Panwaslu Indra Darmawan, diduga menghalangi tugas wartawan yang akan melakukan wawancara dengan Ketua Panwaslu kabupaten setempat, Zainal Bahtiar.

Bahkan, situasi pada saat itu sempat gaduh, antara awak media. Sejumlah wartawan menilai selain dugaan korupsi pihak Panwaslu juga telah melanggar UU Pokok Pers Tahun 1999, serta kode etik jurnalistik.

”Kami sangat menyayangkan terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Sekretaris panwas (Indra. red) itu. Sekarang ini, sudah memasuki zaman keterbukaan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Apalagi, sampai menghalang-halangi tugas wartawan yang dilindungi oleh undang-undang.  Tindakan menghalangi wartawan menjalankan tugasnya sudah masuk ranah hukum sehingga, sikap tersebut memiliki efek hukum. Sesuai dengan pasal 18, ayat 1, UU 40 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang menghalang-halangi atau dengan sengaja melarang maka ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 500 juta,” kata Jimi Irawan, dikutip dari laman Harian Sumatra.com, pada (22/2/2018).

Terpisah pula, hingga berita ini diturunkan Ketua Panwaslu, Kabupaten Lampung Utara, Zainal Bahtiar, belum bisa untuk dimintai keterangan terkait, dugaan korupsi dana Panwas dan dugaan melawan hukum UU Pokok Pers, No. 40 Tahun 1999. Bahkan saat dihubungi melalui nomor telponnya, 085269857xxx meski aktif tidak diangkat.

Diduga kuat anggaran tersebut, tidak menutup kemungkinan  mengalir keunsur oknum pimpinan Panwas kabupaten dan Provinsi. Bersambung Episode : 2 (Tim).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY